Page 352 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

“oleh karena saudara sendiri sekarang yang bertanggung jawab politik
dan moral tentang pemerintahan, maka perlu saya sampaikan kepada saudara
pendapat saya tentang politik keuangan yang baru-baru ini dijalankan, yaitu
mengenai pemotongan nilai uang kertas Rp 500,- dan Rp 1.000,-“.
Maka terkenalah pemotongan nilai itu terkenalah orang-orang tani
yang menjual padinya, terkena pula mereka yang berternak sapi di Madura,
di Bali dan lain-lain. Lebih terkena lagi orang-orang yang tidak memiliki
penghasilan tetap setiap bulannya seperti pengarang buku dan lain-lain.
Tanggung jawab saudara, terutama moral dalam hal ini besar sekali.
Sebab itu cabutlah muslihat keuangan yang sewenang-wenang itu, yang
tidak mempunyai dasar yang kuat, teoritis tidak, praktispun tidak.”

Namun surat tersebut tidak diindahkan oleh Soekarno. Tetapi yang
diuraikan bung Hatta adalah kenyataan dan rakyat kecil menjadi korban utama
tindakan moneter Soekarno tersebut. Pada akhir dasawarsa 1950-an berbagai
57
permasalahan di bidang ekonomi dan politik makin berat sehingga negara

terperosok ke dalam keadaan krisis. Didorong oleh Angkatan Darat, Pemerintah,
di bawah pimpinan Soekarno, ini mulai menjurus ke arah pemerintahan dengan
kekuasaan yang terpusat dari otoriter yang disebut “Demokrasi Terpimpin”.
58
Sampai dengan Dekrit Presiden tentang berlakunya kembali UUD 1945, keadaan

ekonomi dan keuangan Indonesia sangat suram. Pemberontakan PRRI/Permesta
yang meminta biaya tidak sedikit, selain kemerosotan produksi di segala sektor.
Tindakan yang diambil pemerintah ialah serangkaian tindakan di bidang ekonomi
dan keuangan, antara lain ialah:

1. Pada tanggal 24 Agustus 1959 uang kertas yang bernilai Rp 500,00
didevaluasi menjadi Rp 50,00 dan yang bernilai Rp 1.000,00 menjadi
Rp 100,00. Semua simpanan dalam bank yang bernilai melebihi Rp
25.000,00 dibekukan. Tindakan pemerintah ini tidak bisa menghentikan

kemerosotan ekonomi Indonesia. Bahkan indeks biaya hidup pada
tahun 1961-1962 mengalami kenaikan 225% dari indeks tahun 1960.
2. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin parah ini, pada
28 Maret 1963 dikeluarkan suatu landasan ekonomi baru, yang dikenal

dengan nama “Deklarasi Ekonomi” (Dekon), dengan 14 peraturan
pokoknya. Tujuan Dekon ini ialah: “menciptakan ekonomi yang

57 Lubis. Op.Cit hh. 53 – 57.
58 Nasution. Op.Cit. h. 317.

Sejarah Nasional Indonesia VI 348