Page 341 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

3. Basic human right menjadi sangat lemah. Soekarno dengan
mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai
dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk

menentangnya.
4. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-
kebebasan pers. Sejumlah surat kabat dan majalah di berangus oleh
Soekarno, seperti harian Abadi dari Masyumi dan Pedoman dari PSI.
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah
memiliki otonomi yang sangat terbatas. UU tentang Otonomi Daerah
NO. 1/1957 digantikan dengan penetapan Presiden, yang kemudian

dikembangkan menjadi UU No.18 tahun 1965.
24

Berdasarkan Penpers No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959,
kehidupan partai politik ditata dengan menetapkan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh partai politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat dihapus,

misalnya jumlah anggotanya terlalu sedikit. Dengan dikeluarkannya Penpers
itu, partai politik yang masih dapat bertahan antara lain PNI, Partai Masyumi,
Partai NU, PKI, Partai Katolik, Parkindo, PSI, Partai Murba, Partai IPKI, PSII, dan

Partai Perti. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah lebih dikenal dengan
tindakan penyederhanaan kepartaian. Sementara itu, sejumlah tokoh dari partai
Masyumi dan PSI terlibat dalam gerakan PRRI-Permesta, sehingga kedua partai
ini dibubarkan oleh pemerintah.
25
Dalam keadaan seperti itu, kekuatan politik yang ada pada waktu itu

adalah presiden dan ABRI serta partai-partai politik, terutama PKI. Presiden
Soekarno, dalam politiknya, selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam
tubuh ABRI, serta antara ABRI dan partai politk. Untuk menjaga keseimbangan

itu, Presiden Soekarno memerlukan dukungan dari PKI. Namun, PKI hanya
mengutamakan kepentingan sendiri agar dapat memainkan perananya yang
dominan di bidang politik. Dominasi PKI itu ada diperoleh dengan mendukung
konsep NASAKOM Presiden Soekarno. Sementara itu, tuduhan terhadap PKI
yang bersifat internasional dan anti agama dijawab bahwa PKI menerima

24 Sudirman, Op.Cit. hh. 393-394.
25 Ibid., h. 394

Sejarah Nasional Indonesia VI 337