Page 334 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sejati dan yang
membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.
Berdasarkan pokok pikiran tersebut, tampak bahwa Demokrasi
Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan budaya

bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak
direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga, sering kali menyimpang dari
nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan
tersebut, selain terletak pada Presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai

partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi ekonomi, sosial, dan politik yang
tidak menentu saat itu. 7

2 Keadaan Sosial, Ekonomi, dan
Politik Masa Demokrasi Terpimpin

a. Sosial Budaya Masyarakat
Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah suatu demokrasi

penyelenggaraan atau suatu werk democracy yakni untuk menyelenggarakan
cita-cita bangsa Indonesia, terutama sekali di bidang sosial, yaitu satu masyarakat
adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur, tidak lain dari pada masyarakat
teratur dan terpimpin. Untuk menyelenggarakan masyarakat yang demikian,

diperlukan suatu pola dan untuk menyelanggarakan pola itu harus dipergunakan
demokrasi terpimpin. Dengan demikian, demokrasi terpimpin pada hakikatnya
adalah demokrasi penyelenggaraan (werk democratie). Adapun perancang pola
tersebut adalah Dewan Perancang Nasional. 8
1) Pendidikan dan Olahraga

Tujuan pendidikan Nasional di rumuskan dalam keputusan presiden
nomor 145 Tahun 1965. Tujuan pendidikan Nasional, baik yang diselenggarakan
oleh pihak pemerintah maupun swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai

pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang
bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan
makmur baik spiritual maupun material, dan yang berjiwa pancasila. 9

7 Ibid., h. 387.
8 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 76.
9 Sudirman. Op.Cit. hh. 397 – 398.

Sejarah Nasional Indonesia VI 330