Page 77 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 77
RANGKUMAN
Pada tanggal 16 Desember 1949 terjadi sidang bersama Parlemen dan
Senat RIS yang menetapkan terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS yang
pertama. Keesokan harinya tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara
pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama di Siti Hinggil,
Keraton Yogyakarta. Ir. Soekarno membentuk kabinet RIS pada tanggal 20
Desember 1949 dengan menunjuk empat orang formatur yakni Moh. Hatta dan
Sultan Hamengku Buwono IX dari RI, dan dua orang lainnya dari negara federal
yaitu Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Kabinet RIS dibawah pimpinan
Moh. Hatta memerintah hingga tanggal 17 Agustus 1950. Artinya kabinet ini
hanya berusia tidak sampai satu tahun. Anggota kabinet terdiri dari 13 orang
menteri dan 3 menteri negara.
Kabinet RIS disebut juga dengan zaken kabinet yaitu kabinet yang
mengutamakan keahlian anggotanya bukan kabinet koalisi yang bersandar pada
kekuatan partai. Pada masa Kabinet RIS juga ditetapkan pemakaian lambang
negara Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1950.
Sebenarnya lambang ini sudah direncanakan oleh Panitia Negera, menurut
bagian III pasal 3 UUD Sementara.
Perjuangan kaum republiken untuk mewujudkan terbentuknya sebuah
negara kesatuan merupakan pekerjaan yang sulit. Jika dilihat kembali, pada saat
itu masih berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal
lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Lalu tentara Belanda yang saat itu masih
ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya. Sehingga perjuangan untuk
mengembalikan bentuk negara dari federal menjadi kesatuan harus dilakukan
dengan cara yang benar agar tidak dianggap sebagai pemberontakan kepada
pemerintah yang sah dan kaum republiken harus juga bersiap menghadapi
konflik dengan tentara Belanda.
Penggabungan daerah-daerah yang satu dengan yang lain atau negara
bagian yang satu negara bagian yang lain secara kontitusional dimungkinkan
oleh pasal 43 dan 44. Kontitusi RIS dengan ketentutan bahwa penggabungan
tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan Undang-undang Federal.
Sejarah Nasional Indonesia VI 73
