Page 54 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

2. Pembayaran Tak Terutang.
Pembayaran tak terutang merupakan salah satu perikatan yang lahir akibat
perbuatan manusia yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan dan ketertiban umum.

Dasar hukum pengaturannya dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1359
KUH Perdata sampai Pasal 1365 KUH Perdata.
Pasal 1359 KUH Perdata menyatakan bahwa: ”Tiap-tiap pembayaran
memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan
tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan
bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan
penuntutan kembali”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1359 ini dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan pembayaran yang tidak terutang adalah suatu pembayaran yang
dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu kepada seseorang lain atau
pihak tertentu lainnya, yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan
bahwa orang atau pihak yang disebut pertama sekali tersebut (yang
membayar), memiliki utang atau kewajiban atau prestasi atau perikatan
yang harus dipenuhi olehnya kepada orang lain atau pihak yang disebutkan
belakangan ini, meskipun sesungguhnya utang atau kewajiban atau prestasi
atau perikatan mana pada dasarnya tidak pernah ada sejak awal, ataupun
karena suatu sebab tertentu telah hapus, sehingga sesungguhnya utang atau
kewajiban atau prestasi atau perikatan tersebut sudah tidak ada lagi.

Penjabaran lebih lanjut tentang Ketentuan Pasal 1359 dapat dilihat pada
Pasal 1360 dan 1361 KUH Perdata.
Pasal 1360 KUH Perdata menyatakan, ”Barang siapa secara khilaf atau
dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus
dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus
dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya”.

Sedangkan ketentuan Pasal 1361 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Jika
seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang membayar suatu
utang, maka ia adalah berhak menuntut kembali dari kreditor apa yang
telah dibayarkannya”.

32