Page 57 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Memperhatikan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata
tersebut maka dapat dijabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum
adalah suatu perikatan yang prestasinya berbentuk tidak berbuat sesuatu,
dan dikarenakan dengan melakukan tindakan tersebut saja maka telah
dianggap salah di mata hukum. Lebih lanjut, apabila perbuatan yang dilarang
tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan timbulnya kerugian atas orang
lain, maka bagi yang melakukan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.
Selain juga bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi tidak
hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tetapi juga, apabila
suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati ataupun adanya
kelalaian.

Selain dua pasal tersebut di atas yaitu Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata
yang memberikan pengaturan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum,
ketentuan lebih lanjut sampai dengan Pasal 1380 memberikan penjabaran
tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas sebagaimana juga yang
dijabarkan dalam Pasal 1236, 1239, 1240 dan 1242 KUH Perdata adalah
meliputi segala bentuk wanprestasi terhadap setiap bentuk perikatan atau
kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Penting juga untuk dicatat bahwa kata hukum dalam konteks Perbuatan
Melawan Hukum tidak haya menjabarkan suatu ketentuan perundang-
undangan yang tertulis tetapi juga pada suatu kepatutan dan kesusilaan.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum
adalah merupakan suatu perikatan yang lahir karena undang-undang
sebagai akibat perbuatan manusia akan melahirkan kewajuban dalam
lapangan harta kekayaan. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas adalah
dalam rangka pemenuhan atas kerugian yang timbul dan diderita oleh
orang/pihak yang terkena Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Berkaitan dengan kerugian ini, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa
”Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Maknanya,
35