Page 56 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 56

berupa adanya suatu causa yang halal dalam suatu perjanjian telah tidak
              dipenuhi,  dan  ketika  pihak  debitur  memenuhi  perikatan  tersebut  maka
              perikatan  tadi  disebut  perikatan  wajar/alamiah  dan  si  debitur  tidak
              diperkenankan  untuk  menuntut  kembali  atas  pemenuhan  perikatan
              tersebut.


          C.  Perbuatan Melawan Hukum.
              Memperhatikan skematika yang telah disajikan pada halaman sebelumnya,
              maka  dapat  kita  ketahui  bahwa  suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang
              diistilahkan sebagai Onrechtmatigee Daad adalah merupakan suatu bentuk
              perikatan  yang  lahir  dari  Undang-undang  disebabkan  oleh  perbuatan
              manusia yang melanggar hukum.

              Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365
              dan 1366 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi:
              Pasal 1365 : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
              kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya
              menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
              Selanjutnya,  Pasal  1366  menyatakan:  “Setiap  orang  bertanggung-jawab
              tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri,
              tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaian  atau
              kekurang hati-hatian”.

              Gunawan  Widjaya  dan  Kartini  Muljadi  (2003:  82)  berusaha  menarik  unsur
              dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:
              1.  adanya suatu perbuatan melawan hukum;
              2.  yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi
                 orang lain;
              3.  adanya  kesalahan  maupun  kelalaian  dan  kekurang  hati-hatian  dalam
                 perbuatan melawan hukum tersebut.

              Ketentuan  yang  mengatur  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  sebagai
              suatu  perikatan  ini  dapat  kita  telaah  dari  pasal–pasal  berikut  yang  satu
              dengan  lainnya  mempunyai  korelasi  yaitu,  Pasal  1233,  Pasal  1352,  Pasal
              1353 dan Pasal 1234 KUH Perdata. (Lihat dan pelajari lebih lanjut ketentuan-
              ketentuan tersebut).

                                                                          34
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61