Page 62 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

URAIAN
A. Pengantar
Telah diketahui bahwa perikatan dapat bersumber dari undang-undang
maupun dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Perikatan yang telah dibuat oleh para pihak adalah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, maknanya keberadaan
perikatan tersebut adalah telah melahirkan kewajiban bagi para pihak di
dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi atau kewajiban para pihak
dapat berbentuk 1) untuk memberikan sesuatu, 2) untuk berbuat sesuatu
atau 3) untuk tidak berbuat sesuatu. Istilah prestasi ini juga kerap
disandingkan dengan istilah wanprestasi yang dimaknai sebagai tidak
dipenuhinya prestasi/kewajiban dari salah satu atau kedua belah pihak
yang akhirnya akan melahirkan konsekwensi yuridis untuk dapat
dituntutnya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 1236, 1239 serta 1240 dapat dijadikan landasan yang
memberikan pengaturan mengenai arti penting dari prestasi ataupun
pemenuhan dari suatu kewajiban. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,
ketidakpemenuhan prestasi dapat terwujud dalam bentuk penggantian
biaya, kerugian serta bunga.

B. Hapusnya/Berakhirnya Perikatan
Rumusan Pasal 1381 KUH Perdata mengatur sepuluh (10) cara
hapusnya/berakhirnya perikatan, yaitu: 1) karena pembayaran, 2) karena
penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
3) karena pembaharuan utang, 4) karena perjumpaan utang atau
kompensasi, 5) karena percampuran utang, 6) karena pembebasan utang,
7) karena musnahnya barang yang terutang, 8) karena kebatalan atau
pembatalan, 9) karena berlakunya suatu syarat batal dan 10) karena lewat
waktu, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUH Perdata.

Kesepuluh sebab hapusnya perikatan tersebut secara umum dapat
dikelompokkan kepada lima (5) hal. Berikut akan disampaikan pemaparan
masing-masing sebab hapusnya perikatan:
40