Page 63 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

1. Pemenuhan Perikatan.
a. Pembayaran.
Pemenuhan perikatan dengan dilakukannya pembayaran diatur dalam
Pasal 1382 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan pembayaran oleh
hukum perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau
bagaimanapun bentuk dan sifat dari prestasi tersebut. Dengan
terjadinya pembayaran ini maka terlaksanalah perjanjian di antara
kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan, ”Tiap perikatan
dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya
seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu
perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga,
yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu
bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau
jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan
hak-hak si berpiutang”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, yang mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan pembayaran adalah debitur, namun demikian selain
debitur ada juga pihak-pihak lain yang dapat melakukan pembayaran
yaitu :

1) Dia adalah seorang yang turut berutang;
Pemenuhan perikatan oleh seorang turut berutang menghapuskan
perikatan yang ada antara debitor dengan kreditor, dengan
pengertian bahwa dengan dipenuhinya kewajiban debitor oleh
seorang yang turut berutang, debitor dibebaskan dari
kewajibannya untuk melakukan kewajiban yang sama berdasarkan
pada perikatan yang sama.

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 1280 KUH Perdata
yang menyatakan ”Di pihak debitor terjadi suatu perikatan
tanggung menanggung, manakala mereka semua wajib
41