Page 119 - Menabung_Ebook

Selain itu, pemerintah memutuskan untuk mendorong pembentukan lembaga kredit
pertanian (landbouwkrediet-instellingen) atas dasar koperasi dalam rangka meningkatkan
kemakmuran. Para pegawai BB itu mendapatkan peran memelopori pelaksanaan
pekerjaan tersebut. Namun, ternyata tugas itu terlalu membebani korps pegawai BB.
Berbeda dengan harapan sebelumnya, gagasan koperasi ternyata tidak berjalan. Lagipula,
untuk melaksanakan tugas itu, dibutuhkan pengetahuan khusus.

Setelah mengetahui hambatannya, pemerintah lalu memilih untuk menggunakan
pendekatan yang lebih terstruktur dan perencanaan yang matang. Karena ternyata dalam
pelaksanaannya pemerintah yang harus berperan aktif, untuk mengoptimalkan hasilnya,
dibentuklah dinas khusus. Disimpulkan oleh Francien van Anrooij (2014) di dalam buku Menabung Membangun Bangsa
berjudul De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942, ada 3 jenis lembaga kredit rakyat
yang dikembangkan saat itu, yaitu sebagai berikut.

Pertama, lembaga yang mengurus gudang beras atau lumbung padi (Rijstschuren),
seperti yang ditemukan terutama di Jawa: pada tahun 20-an. Pada puncaknya,
pembangunan lumbung padi itu mencapai 6.000 buah yang dibangun. Persediaan padi
dalam lumbung itu dapat digunakan pada masa kurang pangan dan dapat dijual pada
waktu yang tepat bagi petani. Dengan cara begitu pula, kebebasan pembeli partikelir
dibatasi. Dana cadangan dari gudang, sebagian terdiri atas bunga yang berupa uang,
hasil dari beras yang dipinjamkan. Jadi, dalam operasionalnya lumbung sejalan dengan
pengaturan produk (productenhuishouding) yang ada di masyarakat desa, tetapi pada saat
yang sama usaha desa itu diperluas dengan pengaturan keuangan (geldhuishouding).

Kedua, lembaga “bank desa” (dorpsbanken) berupa bank uang, yang meminjamkan
uang dengan bunga untuk pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian kecil, pendirian
usaha kecil, dan sebagainya. Pada tahun 1941 ada lebih dari 1.100 bank tersebar di
Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Selain masyarakat bumiputra, bank-bank
tersebut juga dimanfaatkan oleh orang-orang Cina.

Ketiga, lembaga bank cabang di Jawa dan bank daerah di luar Jawa dan Madura
mengelola uang para pegawai pemerintah, swasta, masyarakat bumiputra, dan dana
yang dikelola oleh bank desa. Uang itu diinvestasikan dalam proyek-proyek regional untuk
pertanian, perikanan, pembuatan jalan, perumahan, dan sebagainya. Pada tahun 1941
ada lebih dari 100 bank di seluruh kepulauan Nusantara.

Lembaga Kredit Rakyat tersebut bergerak, baik dalam bidang kebijakan maupun 109
dalam bidang administratif dan teknis. Pada 1912 pemerintah juga membentuk Dinas Kas
Keuangan Pusat (Centrale Kas) dan akta pendirian lembaga ini dituangkan dalam Staatsblad
van Nederlandsch-Indië 1912 No. 393. Lembaga yang merupakan bagian dari Departemen
BB itu bertugas memberikan saran dan mengontrol semua yang ada kaitannya dengan
anggaran uang dari lembaga-lembaga kredit tersebut. Bersamaan itu, dengan modal
yang diputuskan oleh pemerintah dan dengan dana hasil dari pengelolaan bank desa,
bank cabang di Jawa, dan bank daerah di luar Jawa dan Madura, orang lalu tertarik untuk
menciptakan proyek-proyek ekonomi besar-besaran di seluruh Nusantara. Dengan sangat
cepat, aspek keuangan menjadi lebih penting daripada aspek teknis administratifnya.