Page 151 - Menabung_Ebook

dan Buitenzorg berhasil diduduki. Menurut Kartodirdjo (1976), peristiwa
yang paling bersejarah bagi bangsa Jepang selama melakukan pertempuran
di wilayah Indonesia adalah menyerahnya pemerintah Hindia Belanda kepada
Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat.Dengan penyerahan

kekuasaan itu, Jepang mengambil alih seluruh aktivitas pemerintahan Hindia
Belanda, termasuk dalam bidang perdagangan, keuangan, dan perbankan. Menabung Membangun Bangsa

Dalam tempo sekitar 56 hari Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda.
Sejak itu Belanda yang telah menguasai wilayah Nusantara selama berabad-
abad menyerahkan wilayah itu kepada Jepang. Langkah setelah berkuasa,
Jepang membentuk pemeritahan militer yang disebut Gunseikanbu,
membagi wilayah pemerintahan, membentuk lembaga departemen, dan
merekrut pegawai. Ketika membandingkan antara sistem pemerintahan
Belanda dan Jepang, Kartodirdjo (1976) mengatakan “berbeda dengan
bentuk pemerintahan Hindia Belanda yang hanya terdiri satu pemerintahan
bersifat sipil, Jepang membentuk pemerintahan militer pendudukan”.

Sejak saat itu, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia
dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan kemaharajaan Jepang. Indonesia
memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang.
Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, yang hanya ada satu pemerintahan
sipil, pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan,
yaitu (1) pemerintahan militer angkatan darat (Tentara Kedua Puluh Lima)
untuk Sumatra dengan pusat di Bukittinggi; (2) pemerintahan militer angkatan
darat (Tentara Keenam Belas) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta;
dan (3) pemerintahan militer angkatan laut (Armada Selatan Kedua) untuk
daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di
Makassar.

Mengenai pembagian wilayah Nusantara masa pendudukan militer
Jepang, di dalam majalah Pandji Poestaka (1942) disebutkan dibagi menjadi
3: (1) Tentara XVI di Pulau Jawa dan Madura dengan Batavia dijadikan 141
pusat pemerintahan dan diganti namanya menjadi Jakarta; (2) Tentara XXV
di Pulau Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi; dan (3) Armada Selatan
II di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat dengan
pusatnya di Makassar. Bentuk pemerintahan militer sifatnya sementara dan
pembentukannya itu didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Pasal 1 yang
dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas pada tanggal 7 Maret 1942.
Dalam pasal itu, antara lain, berbunyi “Balatentara Nipon melangsungkan
Pemerintah Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya,
agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera”.