Page 198 - Menabung_Ebook
P. 198

Menabung Mendukung Pembangunan


                           Pada 28 Juli 1966 pemerintah mengesahkan terbentuknya Kabinet Ampera
                           (25 Juli 1966—17 Oktober 1967) yang dipimpin oleh Letjen Soeharto sebagai
                           ketua  presidium  kabinet.  Dalam  susunan  kabinet  yang  baru  ini,  tidak  lagi
                           kita jumpai pos urusan bank sentral di dalamnya. Artinya, sejak berlakunya
                           kabinet Ampera itu, kedudukan gubernur bank sentral kembali  berada di
                           luar kabinet dan tentunya tidak lagi merangkap sebagai menteri urusan bank
                           sentral, seperti sebelum masa terpimpin.
                              Setelah berdirinya Kabinet Ampera, pemerintah kemudian mengukuhkan
                           Radius Prawiro sebagai Gubernur Bank Negara Indonesia (Bank Tunggal) pada
                           15  Agustus  1966.  Pada  saat  pelantikan  Gubernur  Bank  Negara  Indonesia,
                           Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam sambutannya antara
                           lain mengatakan sebagai berikut ini.

                              “Dengan gembira saya melihat bahwa di  dalam  Kabinet Ampera
                              yang sekarang ini Gubernur Bank Negara Indonesia tidak termasuk
                              sebagai anggauta Kabinet, bahkan tidak diberikan pangkat Menteri.
                              Yang demikian itu berarti bahwa Gubernur Bank Negara Indonesia
      Menabung Pada Masa Kemerdekaan  waktu telah dapat dipulihkan kembali. Meskipun belum tuntas seluruhnya,
                              beserta  Bank  Negara  Indonesia  yang  dipimpin  olehnya  tidak  lagi
                              menjadi bagian dari Pemerintahan. Akan tetapi secara independen
                              berdiri di samping Pemerintah Republik Indonesia di dalam bidang
                              ekonomi dan keuangan.”

                              Demikianlah  akhirnya,  kedudukan bank sentral untuk  sementara


                           pemulihan  itu  cukup  berarti  bagi  bank  sentral  agar  kembali  bebas  tanpa
                           tekanan dalam menilai dan mengoreksi tindakan pemerintah dalam bidang
                           ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Bahkan, pada
                           saat itu bank sentral diharapkan dapat segera memberikan dukungan yang
                           berpengaruh bagi pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

                              Sementara itu, sambil  menunggu proses perumusan undang-undang
                           perbankan yang baru, pada  1966 secara  de facto telah  ditetapkan  bahwa
       188                 seluruh  bank pemerintah kembali  menjalankan usahanya sesuai  dengan
                           undang-undang lama yang menetapkan pendirian tiap-tiap bank. Berdasarkan
                           ketetapan tersebut, sistem bank tunggal secara praktis telah berakhir.
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203