Page 194 - Menabung_Ebook

Pengguntingan uang kertas menjadi kanan dan kiri itu mulai dilaksanakan
pada pukul delapan malam tanggal 19 Maret 1950. Bagian kanan uang kertas
yang digunting itu dapat ditukarkan dengan Obligasi Republik Indonesia
1950 yang berlaku sebagai pinjaman Pemerintah dengan bunga 3% setahun.
Penerbitan obligasi yang juga dikenal dengan nama Obligasi Pinjaman Darurat
1950 itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. PU/2
tanggal 19 Maret 1950.

Bagian kiri uang kertas di atas pecahan ƒ2,50 diakui sebagai alat
pembayaran yang sah sehingga nilai uang yang berlaku hanya separuh dari
nilai nominalnya. Bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang
diterbitkan oleh De Javasche Bank dengan pecahan 2,5 rupiah, 1 rupiah, dan
0,5 rupiah. Penukaran itu dibatasi hingga 16 April 1950. Setelah tanggal itu,
bagian kiri uang tersebut tidak akan berlaku lagi.
Selain pengguntingan uang kertas, Pemerintah RI juga melakukan
pemotongan terhadap simpanan pada bank dan surat perbendaharaan. Bank
diwajibkan memindahkan setengah dari simpanan itu kepada suatu rekening
khusus yang diberi nama Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950 yang hanya
Menabung Pada Masa Kemerdekaan jumlah uang simpanan mereka secara paksa harus dikonversi dalam bentuk
dapat digunakan untuk membeli obligasi negara yang telah dikeluarkan.
Itulah kebijakan yang berimbas langsung bagi para penabung ketika separuh

Obligasi Republik Indonesia 1950, sama dengan bagian kanan uang kertas.
Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Mr.
Sjafruddin Prawiranegara pada bulan Maret 1950 berhasil mengurangi jumlah
uang kartal sekitar Rp1,6 miliar. Sementara itu, posisi uang beredar dapat
ditekan menjadi sebesar Rp4,3 miliar pada akhir tahun 1950 atau meningkat
19,8% dari akhir tahun 1949. Seandainya pemerintah tidak melakukan
tindakan moneter tersebut, diprediksi akan terjadi ekspansi jumlah uang
beredar sekitar 64,7%.

Dalam pelaksanaan pengguntingan uang itu juga tidak luput dari
beberapa peristiwa yang merugikan masyarakat umum. Pada saat itu, jaringan

184 komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas sehingga informasi
kebijakan pengguntingan itu tak menjangkau warga masyarakat yang tinggal
di pelosok perdesaan. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum
warga yang pergi ke wilayah pelosok untuk menukarkan uang kertas pecahan
lima rupiah mereka dengan uang pecahan yang lebih kecil. Akibatnya,
banyak warga perdesaan yang menjadi korban perilaku curang seperti itu.
Selain warga perdesaan, para pedagang kelontong di kota pun banyak yang
menderita kerugian karena salah memperhitungkan dampak yang timbul
dari pengguntingan itu.