Page 199 - Menabung_Ebook

Perumusan Undang-Undang Baru

Pada Sidang Umum IV MPRS di Jakarta pada 20 Juni—5 Juli 1966 telah dihasilkan
berbagai keputusan penting sebagai langkah pokok dalam usaha mengadakan koreksi
total terhadap jalannya pemerintahan sebelumnya. Dalam bidang perbaikan ekonomi
dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan landasan
Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Dalam Bab VII Pasal 55 Tap tersebut telah ditetapkan bahwa dalam rangka
pengamanan keuangan negara dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan harus
segera ditetapkan undang-undang pokok perbankan dan bank sentral yang baru. Dengan Menabung Membangun Bangsa
undang-undang baru tersebut, diharapkan bank sentral dan perbankan mempunyai
arahan yang jelas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Dalam perumusan undang-undang baru tentang bank sentral dan perbankan,
Pemerintah telah meminta bantuan pemikiran dan saran dari bank sentral. Keterlibatan
bank sentral dalam perumusan undang-undang perbankan ini merupakan bagian
dari peran aktif bank sentral dalam Program Stabilisasi /Rehabilitasi Ekonomi yang
dicanangkan oleh Kabinet Ampera. Berkaitan dengan itu, pada 24 Oktober 1966, BNI Unit
I telah membentuk Panitia Adhoc untuk menampung masalah Stabilisasi dan Rehabiltasi
Ekonomi yang diketuai oleh Rachmat Saleh.

Pada awal 1967 pemerintah telah menyampaikan kepada DPRGR 8 Rancangan
Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan, tentang Bank Sentral
dan enam RUU tentang pendirian Bank-Bank Pemerintah. Pada akhir 1967 RUU tentang
Pokok-Pokok Perbankan telah dapat diselesaikan. RUU tersebut kemudian disahkan oleh
Presiden menjadi undang-undang, yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 01/M/
IV/1/1968 tertanggal 10 Januari 1968 undang-undang tersebut dinyatakan berlaku mulai
1 Januari 1968.

Pada 1968 pembahasan mengenai RUU lainnya terus dilanjutkan dan akhirnya pada
Desember 1968 semua RUU tersebut dapat diselesaikan dan telah disahkan pula oleh
Presiden menjadi undang-undang yaitu

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 189
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia (BNI) 1946.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (BDN).

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (BBD).
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (BTN).
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI).
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Eksim).