Page 223 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Batas wilayah ini kemudian disempurnakan dengan diumumkannya pemberlakuan
Deklarasi Djuanda secara sepihak pada 13 Desember 1957, yaitu menetapkan
batas wilayah laut selebar 12 mil laut. Deklarasi Djuanda kemudian diperkuat lagi
setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1961 tentang Wawasan
Nusantara. Pemberlakuan garis batas secara sepihak oleh pemerintah Indonesia
akhirnya membuahkan hasil setelah PBB menyetujui UNCLOS (United Nations
Convention of the Law on the Sea). Konvensi Hukum Laut yang digagas pada 30 April
1982 kemudian disahkan pada 10 Desember 1982, yakni sejauh 200 mil dari garis
pantai pada posisi air terendah. Walaupun Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi
itu pada 31 Desember 1985 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,
konvensi itu belum memiliki kekuatan hukum penuh sebelum 60 negara meratifikasi
UNCLOS. Negara ke-60 yang meratifikasi UNCLOS adalah Guyana pada 16
November 1993. Dengan demikian, PBB secara resmi memberlakukan UNCLOS
setelah 16 November 1993.

Secara geografis, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna yang
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Natuna
merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Namun, Indonesia masih
menemukan kendala dengan pulau-pulau terdepannya, khususnya yang berhadapan
dengan pulau-pulau milik negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara yang
termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna, seperti Pulau Karimun Kecil berbatasan
dengan Malaysia, Pulau Nongsa berbatasan dengan Singapura, Pulau Plampong
berbatasan dengan Singapura, Pulau Iyu Kecil berbatasan dengan Singapura dan
Malaysia, Pulau Batu Berhanti berbatasan dengan Singapura, Pulau Batu Mandi
berbatasan dengan Singapura, dan Pulau Damar merupakan pulau yang tidak
berpenghuni yang berada di wilayah LCS.

Kepulauan Natuna berada pada jalur pelayaran internasional yang dilewati kapal-
kapal setidaknya dari seluruh dunia. Oleh karena itu, sering terjadi saling klaim
apabila terjadi pelanggaran jalur pelayaran internasional dan memasuki wilayah
kedaulatan Indonesia. Kapal-kapal patroli dari Angkatan Laut Republik Indonesia
sering mendapatkan kapal-kapal asing, baik itu kapal penangkap ikan, kapal patroli,
bahkan kapal induk milik Negara Amerika Serikat melanggar garis perbatasan laut
Indonesia. Untuk negara-negara yang tergabung dalam wilayah ASEAN, secara
periodik masalah perbatasan ini dibicarakan dalam sidang-sidang Komite tingkat
ASEAN. Namun, masih ada peristiwa pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia yang
dilakukan oleh kapal-kapal Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Beberapa kali pemerintah
RRT mengklaim bahwa wilayah Natuna merupakan bagian dari traditional fishing
ground yang sudah mereka lakukan selama beratus-ratus tahun.

Sementara itu, kapal patroli Republik Indonesia berpedoman pada wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan
hukum internasional. Sejak dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

206 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna