Page 222 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

BAB VI

PENUTUP

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ada seperti sekarang ini tidak
terbentuk secara tiba-tiba. Masalah wilayah NKRI yang telah diperjuangkan oleh
founding fathers negara ini diperoleh melalui proses diplomatik yang panjang,
melelahkan, dan memerlukan strategi yang tepat. Hal itu terlihat dari luas wilayah
Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia belum terpikirkan batas-
batas wilayahnya karena pemimpin negara kita saat itu masih sibuk memikirkan
kondisi negara yang dalam keadaan darurat, terutama setelah Jepang menyerah kalah
pada Perang Dunia II. Batas-batas wilayah negara belum secara terperinci dibahas.
Dalam Sidang BPUPK tahun 1945 telah diingatkan bahwa batas wilayah terdepan
negara ini harus dipelihara, seperti diibaratkan bahwa negara ini merupakan suatu
rumah dan pulau-pulau terdepan merupakan pagar dari rumah yang bernama negara
Republik Indonesia. Pagar terdepan harus dilindungi agar warga negara yang berada
di dalamnya tidak diganggu oleh pihak-pihak dari luar.

Sejak diberlakukannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949,
terdapat 3 wilayah darat Indonesia yang merupakan batas wilayah yang dibuat oleh
pemerintah Belanda dengan pemerintah Eropa lainnya, yakni berdasarkan Traktat
Borneo (1891) perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris, perjanjian
antara pemerintah Belanda dan pemerintah Portugal untuk wilayah di Timor Timur
(sejak 1702 dan diperbaharui beberapa kali dengan pemerintah Belanda) dan
perbatasan wilayah Papua sebelah utara dengan pihak Jerman (1918) dan Papua
Selatan (Merauke) dengan pihak Inggris (1898). Sementara itu, batas wilayah lautnya
diatur berdasarkan Peraturan Lingkup Laut dan teritorial Maritim (Territoriale Zee en
Maritieme Kringen Ordonnantie atau TZMKO) yang diberlakukan mulai 18 Agustus
1839. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang
dibuat pada 1935 dan 1938.

Sejak diberlakukannya TZMKO 1939, batas wilayah laut yang membentang sampai 3
mil laut dari garis air terendah dari pulau termasuk dalam wilayah Hindia Belanda.
Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, pemerintah Indonesia kembali
kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada era itu, batas 3 mil laut masih berlaku
hingga pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengoreksi undang-undang itu.

Mutiara di Ujung Utara 205