Page 25 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional dalam wawasan Nusantara sebagai
salah satu sasaran pembangunan kelautan dalam Repelita keenam (1994/1995--
1998/1999). Selain itu, pada masa Orde Baru pulalah, perjuangan memperkenalkan
konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang dirintis sejak Deklarasi Djuanda
1957 akhirnya membuahkan hasil dengan disepakatinya UNCLOS pada tahun 1982
yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1985 dan diejawantahkan menjadi UU No.6
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pada masa reformasi, perhatian pemerintah terhadap Natuna sebagai kawasan
perbatasan makin besar. Pada masa Presiden B.J. Habibie (Mei 1998—Oktober
1999)), seiring dengan semangat otonomi daerah yang sedang menggaung melalui
penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Natuna pun dimekarkan menjadi kabupaten baru melalui Undang-Undang No. 53
Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat
bupati pertama (Perda Kabupaten Natuna No.8/2011). Sebelumnya, Natuna
merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Pada awal pendirian
tersebut, Natuna memiliki enam kecamatan, yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat,
Bunguran Timur, Serasan, dan Midai.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999—Juli 2001) , sulit
ditemukan kebijakan negara yang menyasar Natuna secara khusus. Namun, terkait
dengan hubungan yang memanas di Laut China Selatan yang dekat dengan Natuna,
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid justru menerapkan politik luar negeri
yang mendekati Tiongkok (dan India) dengan mewacanakan pembentukan Poros
Jakarta-Beijing-New Delhi. Alih-alih mempermasalahkan dan mencari solusi
atas sengketa Laut China Selatan, Gusdur justru lebih fokus pada pembentukan
kerja sama dengan negara tersebut. Adapun isu sengketa Laut China Selatan lebih
diserahkan pada forum-forum pertemuan ASEAN (Hartati, 2016: 16).

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri (2001—2004) salah
satu isu yang menarik perhatian adalah kemunculan seorang tokoh asal Natuna,
yaitu Tabrani Rab yang mengajukan gagasan Natuna Merdeka. Bahkan, ia juga
mengajukan Riau Merdeka atau Riau bergabung menjadi wilayah Amerika Serikat.
Ia pun menghubungi Kedutaan Besar Amerika Serikat dan mengundang tokoh
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro, dan tokoh Organisasi Papua Merdeka
(OPM), Theys Eluay untuk mendengarkan pemikirannya (Pamungkas, 2014: 159).
Pikiran tersebut didasari oleh keprihatinannya terhadap paradoks Natuna dan Riau
yang telah menyumbang besar bagi negara melalui tambang minyak, tetapi Natuna
dan Provinsi Riau masih saja miskin. Pemerintah pusat sendiri menanggapi isu ini
dengan rencana pemekaran Riau menjadi dua provinsi, yaitu Riau dan Kepulauan
Riau. Pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun
2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas Kabupaten
Kepulauan Riau, Karimun, Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

8 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna