Page 30 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Luas: 0,2± km 2
Ketinggian: >2 meter DPL
Topografi: pulau batu berpasir putih
Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
Fasilitas: mercusuar, dermaga kayu
Jarak dari Ibukota Kabupaten: 168,2 km

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2015);
92 pulauorang (2017), BPS Kabupaten Natuna (2018), Keppres No.6 (2017).

PPKT di atas menjadi titik dasar bagi penarikan garis pangkal lurus kepulauan untuk
menentukan Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas
Kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Vietnam.
Selain itu, wilayah laut Natuna juga dekat dengan perairan Thailand, Tiongkok
(termasuk Taiwan dan Hongkong), dan Kamboja.

Untuk Laut Teritorial di Natuna, merujuk UNCLOS 1982, Indonesia memiliki
kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut
teritorial (Perpres No.16, 2017). Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan
kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya (UNCLOS Pasal 49 (2)).

Sementara itu, untuk Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas
Kontinen di Natuna, Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di
kawasan yurisdiksi Indonesia di luar laut teritorial yang terdiri atas Zona Tambahan,
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (Perpres No.16, 2017). Di Zona
Tambahan, Indonesia dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk (a)
mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi
atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggaran
peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau
laut teritorialnya (Pasal 33 UNCLOS, 1982). Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia
memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumber kekayaan alam. Hak pengelolaan itu meliputi kekayaan alam,
baik hayati maupun nonhayati , dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan
tanah di bawahnya. Hak tersebut juga berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan
eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air,
arus dan angin (Pasal 56 (1a) UNCLOS, 1982). Selain itu, Indonesia juga mempunyai
yuridiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan
bangunan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
(Pasal 56 (1b) UNCLOS, 1982). Adapun di Landas Kontinen, Indonesia memiliki
hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengekploitasi sumber kekayaan
alamnya. Tidak seorang pun dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
di landas kontinen tersebut tanpa persetujuan dari Indonesia (Pasal 77 (1 dan 2)
UNCLOS, 1982).

Mutiara di Ujung Utara 13