Page 519 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan Mendikbud Muhadjir
dan Kebudayaan Effendy di dampingi
Muhadjir Effendy Menko PMK Puan
tampak berjabat Maharani dan Wakil
tangan dengan para Gubernur Bengkulu
pelajar pada Upacara Rohidin Mersya
Peringatan Hari dalam kegiatan
Guru Nasional 2016 Pembukaan Lawatan
(Sumber: Biro Sejarah Nasional
Komunikasi dan 2017
Layanan Masyarakat, (Sumber: Direktorat
Sekretariat Jenderal Sejarah)
Kebudayaan,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan)

dan PP Muhammadiyah. Perpres akan mengatur penguatan posisi madrasah diniyah dan cakupannya Kebijakan tersebut ternyata juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat; bahkan Komisi
direncanakan meluas, termasuk penangkalan terhadap paham-paham radikalisme. Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut UNBK Matematika SMA sebagai malpraktik pendidikan.
Peserja ujian menganggap materi soal terlalu sulit dan melenceng dari apa yang sudah dipelajari di
2. Kebijakan Mengenai UN
sekolah. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa soal berbasis HOTS tidak harus sulit dan soal yang sulit
UN dianggap sebagai salah satu penentu keberhasilan siswa selama tiga tahun mengenyam pendidikan, belum tentu HOTS. Mereka menyesalkan pernyataan Mendikbud yang menganggap enteng keluhan siswa
padahal UN hanya dilaksanakan dalam tiga hari, sehingga memperoleh kritik. Hampir sebagian besar dan cenderung menyederhanakan masalah. Penerapan soal HOTS harus dibarengi dengan perbaikan
siswa mengeluhkan sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), apalagi ditambah soal kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan sarana-prasarana pendidikan penunjang. Jika ingin menerapkan
uraian. Tiga provinsi memperoleh pencapaian nilai terendah UNBK tahun 2017, yaitu Nusa Tenggara ujian berstandar internasional, maka metode pembelajarannya pun harus berstandar internasional.
Timur, Papua, dan Papua Barat. Muhadjir Effendy mengeluarkan wacana moratorium UN. Isu ini pun Muhadjir menanggapi kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa penyisipan materi soal berstandar
penyulut setuju dan tidak setuju di tengah penurunan mutu pendidikan yang merata secara nasional internasional harus didukung oleh kesiapan guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar,
untuk jenjang SMP dan SMA. Muhadjir mensyinyalir nilai UN yang diprioritaskan seringkali didongkrak sarana-prasarana, dan metodologi pembelajaran yang relevan. Setiap tahun pemerintah berupaya
agar menyamai atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan, walaupun mengesampingkan sisi etika memperbaiki kelemahan dalam sistem pendidikan nasional.
yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang mendasari wacana moratorium
UN. Kebijakan ini pun dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo sehingga UN tetap diselenggarakan 3. Sistem Zonasi Sekolah
sebagai parameter kelulusan. UN tetap dilaksanakan dengan berbasis komputer. Pemerintah,
sebagaimana dikatakan Muhadjir setelah rapat kabinet di Istana Bogor (4 Januari 2017), menargetkan Ombudsman RI menemukan 14 masalah administrasi dan dugaan tindak pidana dalam proses
penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, di antaranya pungutan liar biaya masuk
pelaksanaan UNBK pada tahun 2017 80% untuk jenjang SMA/SMK dan 30% SMP dari seluruh sekolah sekolah, “jual beli” kursi antara kepala sekolah dan orang tua murid, dan penyalahgunaan wewenang
yang ada di Indonesia.
pejabat daerah yang meminta jatah kursi. Selain itu penerapan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017
Muhadjir membuat kebijakan peningkatan kualitas soal UN dengan membuat 20% soal dengan standar tentang PPDB yang berlandaskan pada zonasi juga tidak berjalan lancar, karena aturan tersebut terbit
internasional kategori high order thinking skill (HOTS), sehingga soal-soal UNBK menjadi lebih sulit terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan PPDB.
bagi siswa. Dasar pembuatan soal adalah standar Programme for International Student Assessment Salah satu kebijakan Muhadjir adalah sistem zonasi sekolah. Kemendikbud menerapkan sistem zonasi
(PISA) yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). untuk PPDB 2018. Sistem zonasi PPDB didasarkan pada radius terdekat rumah calon siswa ke sekolah.
Soal jenis HOTS merupakan soal standar PISA yang sudah lama diterapkan di berbagai negara maju. Sistem zonasi memprioritaskan kedekatan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah. Sekolah yang
Dengan soal-soal kategori HOTS diharapkan mendorong siswa berpikir kritis, kreatif dan inovatif, dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima peserta didik yg bertempat tinggal pada
kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta percaya diri. Kemendikbud melakukan radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan PPDB yang
kebijakan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dianggap masih tertinggal. Pemerintah diterima. Zonasi akan dijadikan landasan untuk program wajib belajar 12 tahun.
berharap kebijakan peningkatan kualitas soal UN akan menghasilkan SDM yang handal, yang punya
daya juang tinggi, dan daya tubuh tahan banting sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa besar Kemendikbud berharap Pemda melalui Dinas Pendidikan menerapkan peraturan zonasi. Meskipun
yang lain dan ke depan menjadi bangsa maju. Soal HOTS melatih siswa terbiasa belajar mengahadapi demikian Muhadjir memberikan kelonggaran bagi Pemda yang keberatan melaksanakan zonasi ini,
dan memecahkan persoalan yang baru dengan nalar kritis dan kreatif. Standar capaian yang rendah asal ada persetujuan Kemendikbud. Dalam pelaksanaanya, sistem zonasi yang semula diterapkan di
hanya akan membentuk generasi lembek dan takut mengambil risiko sehingga mudah menyerah saat sekolah negeri akan diperluas, yakni tidak hanya mengatur keberadaan sekolah negeri tapi juga sekolah
berhadapan dengan hal sulit. swasta. Kebijakan sistem zonasi pada sekolah swasta sifatnya tidak wajib karena mereka dapat memilih

506 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 507