Page 520 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan tidak
hanya mendukung
tetapi menjadi motor
bagi Gerakan Literasi
Nasional. Tampak
apakah ingin bergabung dengan sistem zonasi atau tidak, namun Muhadjir akan meninjau ulang bantuan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
operasional sekolah (BOS) bagi sekolah swasta yang tidak melaksanakan zonasi PPDB. Muhadjir Effendy
sedang membaca
Penerapan sistem zonasi bukan hanya upaya untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan buku yang ditampilkan
dalam Indonesia
pada jenjang SD/SMP/SMK/SMK sederajat, tetapi juga untuk mengurangi dampak sosial, seperti Internasional Book
tawuran antarpelajar, kemacetan, dan memberi peluang kepada guru untuk memenuhi kekurangan Fair 2016. Acara ini
diadakan pada tanggal
jam mengajar. Dampak lainnya adalah secara perlahan sistem zonasi akan menghapus predikat 28 September-2
sekolah unggulan dan nonunggulan. Sistem zonasi juga dapat menghilangkan beban biaya akomodasi Oktober 2016 di
Assembly Hall Jakarta
yang harus dikeluarkan orang tua setiap hari. Di samping itu sistem zonasi menjadikan peserta didik Convention Center.
(Sumber: Biro
yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata akan menyebar di semua sekolah. Komunikasi dan
Layanan Masyarakat,
Meskipun demikian kebijakan zonasi pun mendapat banyak tanggapan, di antaranya sistem zonasi Sekretariat Jenderal,
Kementerian
dinilai menghalangi siswa dengan nilai bagus mendapatkan sekolah yang diinginkan. Pendidikan dan
Kebudayaan)
4. Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menjadi perhatian Muhadjir seperti halnya para Mendikbud sebelumnya. super power ‘adidaya’ kebudayaan. Muhadjir berpandangan bahwa kebudayaan yang maju akan membuat
Sehubungan dengan hal tersebut kemudian keluarlah Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang pendidikan di Indonesia semakin kuat. Jika pendidikan Indonesia subur dan rindang, akar kebudayaan
Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres tersebut mengamanatkan guru sebagai sosok utama akan lebih menghujam kian dalam di tanah tumpah darah.
dalam satuan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Di samping itu guru dan RUU Kebudayaan yang diajukan pemerintah sejak 1982 akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang
tenaga kependidikan harus mampu mengelola kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017. UU tersebut mengamanatkan bahwa
masyarakat untuk mengobarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Empat kementerian dan untuk memajukan kebudayaan diperlukan langkah strategis berupa upaya pelindungan, pengembangan,
lembaga negara sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, berdikari secara
narkoba dan terorisme di lingkungan pendidikan. Keempat lembaga negara—Kemendikbud, ekonomi, dan berkepribadian. Dengan disahkannya UU tersebut berarti kebutuhan untuk menangani
Kemenag, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme—tersebut kegiatan budaya menjadi lebih sistematis. Sehubungan dengan hal itu Kemendikbud mengusulkan
sepakat memaksimalkan pencegahan masuknya narkoba dan paham terorisme di lingkungan kepada DPR agar anggaran untuk memajukan kebudayaan pada tahun anggaran 2019 terpisah dari
pendidikan melalui kurikulum. 20% anggaran pendidikan nasional, karena selama ini anggaran untuk memajukan kebudayaan melekat
pada anggaran pendidikan nasional. Pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar
Mendikbud Muhadjir Effendy menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi Rp 1 triliun untuk memajukan bidang kebudayaan. Dana tersebut berasal dari APBN tahun anggaran
yang merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam 2019. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017, harus menyusun
Perpres No. 87 Tahun 2017. Muhadjir berpandangan bahwa penguatan karakter dan literasi warga Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan
negara merupakan bagian penting yang menjadi roh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan. Ia Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
mengajak para pelaku pendidikan dan kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan
zaman memasuki Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system. Revolusi Industri 4.0 6. Mutasi Guru
bertumpu pada sistem dunia siber dan teknologi digital. Untuk itulah dunia pendidikan perlu didukung Pada tahun ajaran baru 2018/2019 Kemdikbud akan merotasi dan memutasi guru secara bertahap,
oleh program reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang walaupun penerapan kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan berjalan lancar, sebab untuk memindahkan
dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir. Selain itu seorang guru SMA/SMK harus mendapat persetujuan pemerintah provinsi dan untuk guru SD/SMP menjadi
gencarnya pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan SDM yang terencana wewenang pemerintah kota/kabupaten. Sementara itu kepala daerah tidak punya komitmen yang sama
serta pemerataan pembangunan. kuat, atau setidaknya berbeda pandangan, tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Aturan

Dalam menyongsong industri 4.0, Indonesia harus membangun kemampuan anak didik untuk perpindahan akan ditentukan pada jenjang apa guru yang bersangkutan mengajar. Untuk guru SMA/SMK
meningkatkan kebiasaan membaca sehingga mampu berpikir kreatif, karena era revolusi industri sederajat, mutasi sangat mungkin dilakukan antarsekolah di dalam satu provinsi, sedangkan untuk guru
4.0 ditandai dengan penggunaan secara masif teknologi digital dan semakin strategisnya peran perputaran guru SD/SMP dilakukan antarsekolah di dalam lingkup kabupaten/kota.
logaritma. Muhadjir mengajak masyarakat, terutama guru dan tenaga kependidikan, menyesuaikan diri Kebijakan tersebut merupakan bagian dari semangat rotasi dan mutasi sesuai dengan
dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan dinamis. wacana pemerataan distribusi guru berkualitas. Rotasi dan mutasi berfungsi untuk memetakan
kebutuhan guru di setiap daerah. Selain untuk memeratakan distribusi guru kualitas, rotasi dan
5. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan
mutasi guru sangat penting untuk mendukung penerapan sistem zonasi PPDB. Seorang guru yang
Indonesia merupakan negara yang kaya raya dalam hal kebudayaan. Hal tersebut diakui oleh Asisten berkualitas dapat agar mutu para guru di tempat baru dapat ikut meningkat mendorong dan memandu
Direktur Jenderal UNESCO Fransesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara guru lain di sekolah yang baru

508 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 509