Page 516 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
memberikan
penjelasan mengenai
wacana Full Day
School di Restoran
Batik Kuring,
Kompleks SCBD,
Jakarta Pusat pada
tanggal 9 Agustus
2016
(Sumber: Biro
Komunikasi dan
Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kebudayaan,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan)
3. APBN 2018 diarahkan pada program prioritas nasional berupa akses pendidikan, mutu
pendidikan, kebudayaan, dan bahasa. Untuk tahun 2018 Kemdikbud memetakan perbaikan
ruang kelas rusak serta standar pemenuhan sarana dan prasarana.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kemdikbud segera mengatasi masalah kekurangan guru,
pendistribusian guru, dan kesejahteraan guru non-PNS. Selain itu DPR juga minta Kemdikbud segara
mewujudnyatakan berbagai undang-undang (UU), antara lain UU perfilman, UU sistem perbukuan, UU
penyandang disabilitas, dan UU pemajuan kebudayaan. Untuk meringankan biaya pendidikan kemudian
dikeluarkanlah kebijakan voucher Biaya Sekolah atau Rekening Tabungan Pendidikan. Meskipun ada peningkatan
yang signifikan dalam pendanaan negara dalam beberapa tahun terakhir, namun nilai rata-rata yang dicapai oleh
siswa menengah dalam ujian nasional (UN) menyusut dari 61,29 pada tahun 2015 menjadi 54,78 pada tahun
2016. Selain itu beberapa orang tua bahkan dipaksa membayar hingga Rp 20 juta hanya untuk menempatkan
anak mereka di sekolah pilihan. Prioritas Kemendikbud adalah mengatasi perjuangan Indonesia untuk memberi
pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Perubahan cara sekolah umum yang didanai melalui voucher
sekolah atau sistem ESA akan meningkatkan prestasi akademik para siswa dan menghindari korupsi.
Program Pembangunan Pendidikan dilaksanakan dengan menyediakan dana hampir Rp 959 miliar
dengan mengirimkan 1.200 guru di garis depan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal (SM3T) untuk memprioritaskan anak-anak di daerah agar mendapatkan hal yang sama
seperti di kota. Pemerataan pendidikan kota dan daerah serta distribusi guru di Indonesia masih
menjadi pokok persoalan di antara berbagai permasalahan yang ada.
Dalam kaitan dengan perluasan akses pendidikan, terutama pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di Malaysia, Kemendikbud menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menjadi tempat melanjutkan pendidikan bagi warga Indonesia
di Malaysia. Kebijakan ini disampaikan Mendikbud Muhadjir pada saat peresmian PKBM di KBRI Kuala
Lumpur yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Persatuan Pelajar Indonesia
(PPI), staf KBRI Kuala Lumpur, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI. Pendidikan memiliki peran
penting dalam mengatasi generation lost, dalam arti jika orang tua tidak berpendidikan dan anaknya juga
sama maka hal itu merupakan generation lost. Mendikbud juga menegaskan bahwa melalui pendidikan
kita mampu menghapus lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). PKBM KBRI Kuala Lumpur
didirikan dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia di Malaysia
untuk memperoleh pendidikan. PKBM KBRI Kuala Lumpur membuka layanan pendidikan nonformal
(PNF) secara gratis untuk bimbingan belajar hingga penyelenggaraan ujian kesetaraan Paket A (jenjang
SD), Paket B (jenjang SMP), dan Paket C (jenjang SMA).
504 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018
Selama menjadi Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain sebagai
berikut:
1. Kebijakan Full Day School
Kebijakan yang dikenal dengan istilah full day school menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam
full day school, siswa belajar selama lima hari dengan jam belajar mulai pagi hingga sore. Terjadi penolakan
secara keras yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pesantren yang segaris
dengan PBNU. PBNU menolak kebijakan Lima Hari Sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud melalui
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017. Hal yang menjadi keberatan ialah
menyangkut biaya dan waktu. Biaya berkaitan dengan siswa harus makan di sekolah sehingga ada
tambahan biaya yang dikeluarkan orang tua, sedang waktu pelaksanaan belajar akan bentrok—khususnya
bagi siswa-siswa Sekolah Dasar—dengan waktu siang hari bagi yang harus belajar di sekolah diniyah atau
sekolah agama. PBNU agak keras menyikapi kebijakan ini karena banyak sekolah agama yang dilaksanakan
oleh organisasi NU atau yayasan yang bernaung di bawah NU.
Kebijakan yang dianggap kontroversial ini bagi Muhadjir memberi dampak baik positif maupun negatif.
Ia mengganggap bahwa dengan pemberlakuan lima hari sekolah dalam seminggu dapat meningkatkan
penguatan karakter peserta didik. Melalui lima hari dalam sekolah dan delapan jam pembelajaran setiap
hari melalui perluasan materi ko-kulikuler dan ekstra-kulikuler dapat membantu anak melengkapi
kegiatan belajar-mengajar. Hal ini pun mendapat sambutan kurang baik dari orang tua siswa dan
dari para pakar serta praktisi pendidikan. Jika kebijakan ini diberlakukan maka akan ada 50 juta anak
terdampak dari kebijakan ini. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Muhadjir
perlu melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut karena akan berdampak pada madrasah dan
pesantren; apalagi lagi sekolah-sekolah yang berada di desa-desa, pasti memerlukan kesiapan yang
matang dalam pelaksanaan full day school.
Dasar kebijakan full day school adalah keinginan Muhadjir menekankan pendidikan karakter. Ia ingin
mengubah porsi pendidikan tingkat sekolah dasar menjadi 70% pendidikan karakter dan 30% pendidikan
pengetahuan, sedang untuk sekolah menengah ia menginginkan 60% pendidikan karakter dan 40%
pendidikan umum. Ia menganggap bahwa keadaan generasi penerus saat ini sangat ironis karena
terkikisnya budaya sopan santun, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya akibat pengaruh globalisasi yang
tidak mendapat filter baik dari sekolah, orangtua, ataupun diri sendiri (Ni Wayan, 2018: 2-5). Melalui
pendidikan seseorang bisa mendapat suatu kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupannya
sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan
diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan (Wahab, 2011: 317).
Munculnya beragam tanggapan atas kebijakan full day school sangat wajar mengingat kebijakan tersebut
juga mempengaruhi kesiapan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, dan aspek bisnis. Semangat
otonomi daerah juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin merasa berkepentingan menjaga keberadaan madrasah diniyah dan pesantren agar
tidak terdampak negatif oleh kebijakan sekolah lima hari. Kalangan pondok pesantren dan madrasah
merasa kebijakan sekolah lima hari bisa merugikan mereka karena kebijakan sekolah lima hari membuat
waktu sekolah berlangsung sampai sore. Muhadjir berpendapat sebaliknya: madrasah diniyah justru
diuntungkan karena akan tumbuh menjadi salah satu sumber belajar melalui sinergi dengan sekolah
dalam menguatkan nilai karakter religius.
Akibat banyaknya keberatan terhadap full day school, maka kebijakan sekolah lima hari diganti dengan
Peraturan Presiden (Perpres). Rancangan Perpres disusun tim dari Kemendikbud, Kementerian Agama
(Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan organisasi masyarakat keagaman. Tim
bertugas menyerap pendapat dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait, seperti MUI, PBNU,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 505