Page 517 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
memberikan
penjelasan mengenai
wacana Full Day
School di Restoran
Batik Kuring, Selama menjadi Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain sebagai
Kompleks SCBD,
Jakarta Pusat pada berikut:
tanggal 9 Agustus
2016 1. Kebijakan Full Day School
(Sumber: Biro
Komunikasi dan Kebijakan yang dikenal dengan istilah full day school menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dalam
Layanan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal full day school, siswa belajar selama lima hari dengan jam belajar mulai pagi hingga sore. Terjadi penolakan
Kebudayaan,
Kementerian secara keras yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pesantren yang segaris
Pendidikan dan dengan PBNU. PBNU menolak kebijakan Lima Hari Sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud melalui
Kebudayaan)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017. Hal yang menjadi keberatan ialah
menyangkut biaya dan waktu. Biaya berkaitan dengan siswa harus makan di sekolah sehingga ada
tambahan biaya yang dikeluarkan orang tua, sedang waktu pelaksanaan belajar akan bentrok—khususnya
bagi siswa-siswa Sekolah Dasar—dengan waktu siang hari bagi yang harus belajar di sekolah diniyah atau
sekolah agama. PBNU agak keras menyikapi kebijakan ini karena banyak sekolah agama yang dilaksanakan
oleh organisasi NU atau yayasan yang bernaung di bawah NU.

3. APBN 2018 diarahkan pada program prioritas nasional berupa akses pendidikan, mutu Kebijakan yang dianggap kontroversial ini bagi Muhadjir memberi dampak baik positif maupun negatif.
pendidikan, kebudayaan, dan bahasa. Untuk tahun 2018 Kemdikbud memetakan perbaikan Ia mengganggap bahwa dengan pemberlakuan lima hari sekolah dalam seminggu dapat meningkatkan
ruang kelas rusak serta standar pemenuhan sarana dan prasarana. penguatan karakter peserta didik. Melalui lima hari dalam sekolah dan delapan jam pembelajaran setiap
hari melalui perluasan materi ko-kulikuler dan ekstra-kulikuler dapat membantu anak melengkapi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kemdikbud segera mengatasi masalah kekurangan guru, kegiatan belajar-mengajar. Hal ini pun mendapat sambutan kurang baik dari orang tua siswa dan
pendistribusian guru, dan kesejahteraan guru non-PNS. Selain itu DPR juga minta Kemdikbud segara dari para pakar serta praktisi pendidikan. Jika kebijakan ini diberlakukan maka akan ada 50 juta anak
mewujudnyatakan berbagai undang-undang (UU), antara lain UU perfilman, UU sistem perbukuan, UU terdampak dari kebijakan ini. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Muhadjir
penyandang disabilitas, dan UU pemajuan kebudayaan. Untuk meringankan biaya pendidikan kemudian perlu melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut karena akan berdampak pada madrasah dan
dikeluarkanlah kebijakan voucher Biaya Sekolah atau Rekening Tabungan Pendidikan. Meskipun ada peningkatan pesantren; apalagi lagi sekolah-sekolah yang berada di desa-desa, pasti memerlukan kesiapan yang
yang signifikan dalam pendanaan negara dalam beberapa tahun terakhir, namun nilai rata-rata yang dicapai oleh matang dalam pelaksanaan full day school.
siswa menengah dalam ujian nasional (UN) menyusut dari 61,29 pada tahun 2015 menjadi 54,78 pada tahun
2016. Selain itu beberapa orang tua bahkan dipaksa membayar hingga Rp 20 juta hanya untuk menempatkan Dasar kebijakan full day school adalah keinginan Muhadjir menekankan pendidikan karakter. Ia ingin
anak mereka di sekolah pilihan. Prioritas Kemendikbud adalah mengatasi perjuangan Indonesia untuk memberi mengubah porsi pendidikan tingkat sekolah dasar menjadi 70% pendidikan karakter dan 30% pendidikan
pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Perubahan cara sekolah umum yang didanai melalui voucher pengetahuan, sedang untuk sekolah menengah ia menginginkan 60% pendidikan karakter dan 40%
sekolah atau sistem ESA akan meningkatkan prestasi akademik para siswa dan menghindari korupsi. pendidikan umum. Ia menganggap bahwa keadaan generasi penerus saat ini sangat ironis karena
terkikisnya budaya sopan santun, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya akibat pengaruh globalisasi yang
Program Pembangunan Pendidikan dilaksanakan dengan menyediakan dana hampir Rp 959 miliar tidak mendapat filter baik dari sekolah, orangtua, ataupun diri sendiri (Ni Wayan, 2018: 2-5). Melalui
dengan mengirimkan 1.200 guru di garis depan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan pendidikan seseorang bisa mendapat suatu kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupannya
Tertinggal (SM3T) untuk memprioritaskan anak-anak di daerah agar mendapatkan hal yang sama sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan
seperti di kota. Pemerataan pendidikan kota dan daerah serta distribusi guru di Indonesia masih diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan (Wahab, 2011: 317).
menjadi pokok persoalan di antara berbagai permasalahan yang ada.
Munculnya beragam tanggapan atas kebijakan full day school sangat wajar mengingat kebijakan tersebut
Dalam kaitan dengan perluasan akses pendidikan, terutama pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja juga mempengaruhi kesiapan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, dan aspek bisnis. Semangat
di Malaysia, Kemendikbud menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kedutaan Besar otonomi daerah juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. Menteri Agama Lukman
Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menjadi tempat melanjutkan pendidikan bagi warga Indonesia Hakim Saifuddin merasa berkepentingan menjaga keberadaan madrasah diniyah dan pesantren agar
di Malaysia. Kebijakan ini disampaikan Mendikbud Muhadjir pada saat peresmian PKBM di KBRI Kuala tidak terdampak negatif oleh kebijakan sekolah lima hari. Kalangan pondok pesantren dan madrasah
Lumpur yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Persatuan Pelajar Indonesia merasa kebijakan sekolah lima hari bisa merugikan mereka karena kebijakan sekolah lima hari membuat
(PPI), staf KBRI Kuala Lumpur, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI. Pendidikan memiliki peran waktu sekolah berlangsung sampai sore. Muhadjir berpendapat sebaliknya: madrasah diniyah justru
penting dalam mengatasi generation lost, dalam arti jika orang tua tidak berpendidikan dan anaknya juga diuntungkan karena akan tumbuh menjadi salah satu sumber belajar melalui sinergi dengan sekolah
sama maka hal itu merupakan generation lost. Mendikbud juga menegaskan bahwa melalui pendidikan dalam menguatkan nilai karakter religius.
kita mampu menghapus lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). PKBM KBRI Kuala Lumpur
didirikan dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia di Malaysia Akibat banyaknya keberatan terhadap full day school, maka kebijakan sekolah lima hari diganti dengan
untuk memperoleh pendidikan. PKBM KBRI Kuala Lumpur membuka layanan pendidikan nonformal Peraturan Presiden (Perpres). Rancangan Perpres disusun tim dari Kemendikbud, Kementerian Agama
(PNF) secara gratis untuk bimbingan belajar hingga penyelenggaraan ujian kesetaraan Paket A (jenjang (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan organisasi masyarakat keagaman. Tim
SD), Paket B (jenjang SMP), dan Paket C (jenjang SMA). bertugas menyerap pendapat dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait, seperti MUI, PBNU,

504 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 505