Page 9 - Emodul Perpajakan

asing lainnya. Pengenaan pajak VOC dikecualikan untuk daerah kekuasannya seperti

Batavia, Maluku, dan daerah kekuasaan lainnya.
Selanjutnya, masa pendudukan Inggris Gubernur Jenderal Raffles, sistem

pengenaan pajak dikenal dengan landrent Stelsel, merupakan sistem pengenaan pajak
atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial. Hal tersebut menjadi akar dari

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada masa ini, pajak dikenakan secara
langsung kepada petani dengan tarif pendapatan rata-rata petani dalam setahun. Alasan

kenapa dikenakan kepada petani, karena Raffles beranggapan bahwa tanah dikelola

oleh petani yang merupakan tanah para raja, dimana raja dianggap menyewa tanah
kepada pemerintah Inggris.

Aturan perpajakan selanjutnya adalah tentang pajak penghasilan yang dikenakan
kepada pribumi maupun non-pribumi yang memperoleh penghasilan dari Hindia-

Belanda. Aturan pajak pengahasilan ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial
Belandan abad ke-19. Ketika masa penjajahan Jepang, perihal pajak tidak terlalu

banyak diketahui. Karena, pada tersebut Jepang sibuk mempersiapkan sumber daya

perang. Akan tetapi, masa itu menjadi beban berat bagi rakyat yakni adanya kewajiban
Romusha dan pungutan yang dianggap sebagai pajak. Hal tersebut begitu memberatkan

rakyat Indonesia walau hanya 3,5 tahun.

Pengenaan pajak dari masa kerajaan hingga sebelum kemerdekaan begitu
memberatkan rakyat, karena pada saat itu pajak dipungut secara manual dan minimnya

pengawasan. Penyelewangan pajak seringkali terjadi dan menimbulkan banyak dilema
hingga meninggalkan kesan negatif hingga sekarang ini. Ketika masuk ke zaman

kemerdaan, perpajakan lebih konservatif dan berkeadilan dimana aturan perpajakan
jelas landasannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pengertian dan Karakteristik Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada negara

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk pembayaran umum. Selanjutnya menurut S.I

Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu, hal ini tidak termasuk hukuman, menurut peraturan yang berlaku

yang bersifat memaksa, tetapi tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung untuk
memelihara kesejahteraan umum. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

2
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E