Page 10 - Emodul Perpajakan

undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk

kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian pajak di atas, maka dapat disimpulkan karakteristik pajak, yaitu:

a. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan timbal balik secara langsung

c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah
d. Pajak untuk pengeluaran pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek
Pajak dapat di tinjau dari berbagai aspek, diantaranya adalah:

a. Aspek Ekonomi
Dari aspek ekonomi, pajak adalah penerimaan oleh negara yang digunakan

untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pajak diibaratkan sebgai motor
penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan fasilitas untuk

kepentingan umum yang bersumber dari pajak, maka dari itu manfaat pajak

kembali lagi ke masyarakat berupa fasilitas yang memudahkan masyarakat
melakukan kegiatan ekonominya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi

yang mengarah kepada dukungan pemenuhan kenaikan pendapatan melalui

distribusi pendapatan. Untuk mendukung kenaikan pendapatan di masyarakat
diperlukan adanya prasarana yang mendukung seperti jembatan, jalan raya,

pelabuhan, air, listrik dan sebagainya. Apabila prasaran ini tidak terpenuhi maka
akan menganggu jalannya kegiatan perekenomian.

b. Aspek Hukum
Indonesia memiliki hukum yang bermula dari Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lainnya.

Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan
yang diatasnya. Pajak berkaitan dengan masalah keuangan negara sesuai dengan

Pasal 23A amandemen UUD 1945 (pajak beserta punguntan lainnya yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang). Dalam rangka

reformasi, pemerintah bersama DPR merancang undang-undang perpajakan yang
baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang
Nomor 13 tentang Bea Materai. Dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan

tentang sanksi apabila Wajib Pajak lalai dengan kewajibannya.

c. Aspek Keuangan

3
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E