Page 12 - Emodul Perpajakan
P. 12

3)  Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dengan tujuan agar pengusaha terdorong untuk

                             mengekspor  produknya  di  pasar  internasional  sehingga  meningkatkan  devisa
                             negara.

                         4)  Pajak  final  dengan  tarif  1%  untuk  kegiatan  usaha  dan  batasan  peredaran
                             tertentu, dengan tujuan penyederhanaan kasus pajak.

                         5)  Terdapat tax holiday, dengan tujuan agar investor asing tertarik menanamkan
                             modalnya di Indonesia.



                      5.  Keberadaan Hukum Pajak
                         R.  Santoso  Brotodiharjo  mengatakan  bahwa  pajak  termasuk  hukum  publik  yang

                      merupakan  bagian  dari  tata  tertib  hukum  yang  mengatur  antara  penguasa  dan
                      warganya. Hukum publik berisi tata cara dalam mengatur pemerintahan, dimana yang

                      termasuk  hukum  publik  adalah  hukum  tata  negara,  hukum  pidana,  dan  hukum
                      administratif.  Pajak  termasuk  bagian  dalam  hukum  administratif.  R.  Santoso

                      Brotodiharjo juga mengatakan hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata, dimana

                      hukum perdata  merupakan bagian  dari  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  orang
                      pribadi. Selanjutnya, hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana yang tertera dalam

                      Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  merupakan  keseluruhan  sistematis

                      yang berlaku untuk peristiwa pidana yang jelaskan di luar KUHP.


                      6.  Pembagian Pajak
                         Pajak  dalam  pelaksanaanya  terbagi  atas  tiga,  yaitu  pajak  menurut  golongan,

                      menurut sifat, dan lembaga pemungutannya.
                         a.  Menurut Golongan

                             Pajak menurut golongan terdiri dari dua, yaitu:

                             1)  Pajak  Langsung,  adalah  pajak  yang  ditanggung  sendiri  oleh  Wajib  Pajak
                                dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

                                Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh).  PPh  dibayar  oleh  pihak  tertentu  yang
                                memperoleh penghasilan tersebut.

                             2)  Pajak  Tidak  Langsung,  adalah  pajak  yang  bisa  dibebankan  kepada  pihak
                                lain atau pihak ketiga. Pajak ini timbul ketika ada suatu kegiatan, perbuatan,

                                atau  lainnya  yang  menimbulkan  terutangnya  pajak,  seperti  terjadi

                                penyerahan barang atau jasa.
                                Contoh:  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN).  PPN  terjadi  ketika pertambahan

                                nilai  suatu  barang  atau  jasa,  dan  pajak  ini  dibayarkan  oleh  pihak  yang

                                menjual  barang,  tetapi  dapat  dibebankan  kepada  konsumen  (dimasukkan
                                kedalam harga barang atau jasa)




                                                                                                         5
                  E-Modul Perpajakan                                               Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17