Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2018

UU BPJS dalam bentuk tidak diberikannya pelayanan publik seperti pencabutan
izin/perizinan yang sudah dimiliki.

Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam empat
program BPJS ketenagakerjaan, tetapi hanya dua atau tiga program misalnya
pengusaha hanya mendaftarkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM), tetapi tidak mendaftarkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun.

Selain sanksi administrasi, bisa juga terkena sanksi perdata yakni apabila terjadi
risiko, maka perusahaan harus membayar manfaat kepada pekerja senilai manfaat
yang seharusnya diterima oleh pekerja baik, jika terjadi kecelakaan kerja maka
membayarkan manfaat JKK senilai 48 kali gaji/upah yang dibayarkan.

Tidak mendaftarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan juga bisa memberikan
dampak ekonomis, karena secara hubungan kerja, jika terjadi risiko baik itu
kecelakaan kerja, kematian, memasuki hari tua, dan memasuki pensiun menjadi
tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan.

Dwi Maryoso mencontohkan, jika perusahaan hanya mendaftar dua program (JKK
dan JKM), sementara dua program lainnya JHT dan Jaminan Pensiun tidak
didaftarkan, maka pada saat terjadi risiko misal pekerja memasuki hari tua atau masa
pensiun, maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi perdata oleh peraturan
perundang-undangan yakni harus membayar manfaat JHT dan Jaminan Pensiun.

Sementara kerugian bagi keluarga atau ahli waris dari peserta dikhawatirkan akan
jatuh miskin karena tulang punggung keluarga atau satu-satuunya pencari nafkah
keluarga telah meninggal atau tidak lagi dapat bekerja.

Dwi Maryoso juga menilai bahwa pemberi kerja yang melaporkan upah pekerja lebih
rendah dari upah sebenarnya sangat merugikan pekerja karena selisih iuran yang
menjadi hak pekerja yang seharusnya dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,
"diambil" oleh perusahaan.

Perusahaan dan Pekerja Untung Ikut BPJS Ketenagakerjaan
Oleh karena itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan
DIY Moch Triyono selalu menegaskan bahwa program jaminan sosial
ketenagakerjaan tidak hanya merupakan program jaring pengaman sosial (JPS)
tetapi juga menjadi salah satu pengaman bagi perusahaan dan keluarga pekerja agar
tidak ada warga miskin baru karena kehilangan penghasilan akibat risiko kecelakaan
kerja dan kematian.

Moch Triyono menjelaskan dengan program BPJS Ketenagakerjaan justru
memudahkan pengusaha ketika karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan tidak
mengurangi anggaran atau modal kerja perusahaan, sehingga bisa fokus pada tiga
hal yakni produk, produksi, dan marketing, karena karyawannya dihandle atau
dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Moch

Page 14 of 102.