Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2018

Triyono, maka pengusaha telah mengalihkan tanggung jawab atas risiko-risiko baik
itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan,
sehingga apabila muncul risiko, BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar
manfaat tersebut. Sementara jika pekerja tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, maka akan tetap menjadi tanggung jawab pengusaha karena
apabila terjadi risiko, pengusaha harus membayar manfaatnya dan secara ekonomi
akan membebani keuangan perusahaan.

Hal sama juga ditegaskan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto
seusai menerima penghargaan "The Best Indonesia Leader 2018-2019" kategori
"Category Goverment Company" pada kegiatan "Indonesia Leaders Award" di Hotel
Sahid Jaya Solo, Jumat (21/12) bahwa jaminan sosial adalah hak bagi pekerja,
sehingga jika pekerja tidak mendapat jaminan sosial maka pekerja akan kehilangan
haknya dan aturan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang.

"Jika pekerja belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, ketika pekerja mengalami
kecelakaan kerja maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan
tentunya hal itu akan cukup mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu,
kami imbau agar didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus Susanto.

Moch Triyono menegaskan bahwa mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan
jaminan ketenagakerjaan tetap menjadi tanggung jawab pemberi kerja, hanya saja
dialihkan sebagian risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dan hal tersebut dapat
mengurangi beban perusahaan atau pemberi kerja.

"Program BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi kebutuhan pekerja baik pekerja
formal maupun nonformal dalam menjalankan aktivitasnya, karena iuran bulannya
juga tidak memberatkan hanya Rp16.800, sementara manfaat yang didapatkannya
sangat besar," katanya.

Moch Triyono mengambarkan untuk pekerja informal dengan upah Rp1 juta per bulan
dan membayar iuran Rp16.800 per bulan, telah mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan dengan dua program yakni JKK dan JKM yang manfaatnya
bila peserta mengalami musibah dan perawatan ditanggung sesuai kebutuhan medis
dan apabila meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta.

Jika dikalkulasi, lanjutnya, tentu keuntungannya berlipat-lipat dengan menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan karena hanya dengan iuran Rp16.800 per bulan, telah
mendapatkan jaminan dan ketenangan dalam bekerja.

"Pekerja yang sudah dilindungi dengan program JKK, JKM, JHT, dan Jaminan
Pensiun, mereka akan lebih tenang dalam bekerja, lebih mudah menciptakan kondisi
hubungan industrial yang harmonis. Itu artinya, pekerja akan lebih produktif dan
perusahaan lebih memiliki kesempatan mendapatkan laba lebih besar," katanya.

Dwi Maryoso menambahkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjadi
kebutuhan masyarakat dan sifatnya universal karena program jaminan sosial
ketenagakerjaan tersebut telah didesain untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni
JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun.

Page 15 of 102.