Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2018

"Seluruh program BPJS Ketenagkerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat dasar
artinya bahwa semua manusia dimanapun membutuhkannya. Semua orang
dimanapun pasti akan mengalami risiko kematian, memasuki hari tua, dan memasuki
masa pensiun. Apabila risiko-risiko itu terjadi akan menghilangkan sebagian atau
seluruh penghasilan seseorang, maka dengan adanya perlindungan terhadap risiko-
risiko tersebut, secara psikologis akan membuat seseorang menjadi lebih tenang
demikian juga sebaliknya apabila seseorang tidak dilindungi dari risiko-risiko tersebut
akan membuat seseorang menjadi tidak tenang," katanya.

Empat perlindungan
Perlindungan sosial ketenagakerjan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) bahkan ada undang-undangnya yakni UU No 40 Tahun 2004
tentang SJSN yang menyebutkan ada lima program jaminan sosial yakni Jaminan
Kesehatan (diselenggarakan BPJS Kesehatan); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian (JKM).

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial dan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada
presiden. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS disebutkan bahwa ada
dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian (JKM).

Seluruh program negara tersebut memiliki tujuan yakni memberikan kepastian
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan setiap
penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila
terjadi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan
yang disebabkan seperti karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan,
memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan tersebut, UU
BPJS juga mengatur bahwa setiap pemberi kerja (bisa perusahaan, badan hukum,
penyelenggara negara, atau orang perseorangan yang mempekerjakan pegawai atau
pekerja dan membayar gaji/upah atau imbalan dalam bentuk lainnya) secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Dwi Maryoso menambahkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja agar
tidak jatuh miskin apabila terjadi risiko, tetapi juga sebagai salah satu "tools"
mengumpulkan dana masyarakat dari iuran yang dibayarkan oleh masyarakat pekerja
dan pengusaha, kemudian yang terkumpul akan menjadi tabungan masyarakat yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dari dana tersebut bisa dipinjamkan untuk sumber pendanaan pembangunan dan jika
dari seluruh pekerja di Indonesia (yang memenuhi syarat atau eligible) menjadi

Page 16 of 102.