Page 10 - MODUL 3

a) Produksi, di sini dibahas masalah standar kualitas dan jumlah produksi barang tertentu,
seperti minyak. Contohnya, kerja sama ekonomi yang tergabung dalam OPEC (Organization
of Petroleum Exporting Countries).
b) Perdagangan dan tarif, kerja sama ini membahas masalah perdagangan dan tarif
dengan tujuan memperlancar arus distribusi barang antarnegara. Contohnya, kerja
sama ekonomi yang tergabung dalam WTO (World Trade Organization).
c) Perburuhan, kerja sama di bidang perburuhan bertujuan meningkatkan kesejahteraan
para pekerja, seperti kerja sama yang tergabung dalam ILO.

Menanya

Buatlah pertanyaan mengenai kegiatan rumah tangga luar negeri! Tanyakan kepada guru kalian untuk
memperoleh jawabannya! Tuliskan penjelasan guru pada buku tugas kalian!

B. Perdagangan Antardaerah atau Antarpulau dan Perdagangan
Internasional
Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan
kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antardaerah lain dalam satu batas wilayah
negara atas dasar kesepakatan bersama.

Mengeksplorasi

Carilah informasi tentang hubungan Indonesia dengan anggota ASEAN yang paling menguntungkan dengan
adanya kerja sama! Gunakan referensi dari berbagai sumber, atau buku-buku di perpustakaan! Buatlah
laporan sederhana pada selembar kertas!

1. Perdagangan dan Perdagangan Antardaerah/Antarpulau
Perdagangan antardaerah/antarpulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk/lembaga
suatu daerah atau pulau dengan penduduk/lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas
wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Kalian tentu memahami bahwa Indonesia merupakan
negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508. Perdagangan antardaerah/antarpulau sangat membantu
penyebaran barang dan jasa ke wilayah lain sesuai dengan kebutuhannya.
a. Kebijakan perdagangan dalam negeri
Kebijakan perdagangan dalam negeri paling sedikit mengatur tentang sebagai berikut.
1) Pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan
daerah dan/atau antardaerah.
2) Penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang.
3) Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat.
4) Pengembangan danpenguatan usaha dibidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi
serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
5) Pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan.
6) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
7) Perdagangan antarpulau.
8) Perlindungan konsumen.
b. Tujuan peraturan perdagangan dalam negeri
Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud di atas diarahkan
pada hal-hal berikut.
1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi.
2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.

Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)