Page 8 - MODUL 3

b. Peran pelaku ekonomi perusahaan
Kita mengetahui ada berbagai macam perusahaan (rumah tangga produksi) dalam kehidupan
sehari-hari. Ada perusahaan yang dimiliki swasta, ada pula perusahaan yang dimiliki negara. Selain
itu, kita mengenal adanya koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki peran dalam
kegiatan ekonomi. Jika ditinjau dari bentuk hukum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi
perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Perusahaan-perusahaan itu sebagai salah satu pelaku
ekonomi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi.
Peran perusahaan tersebut meliputi hal-hal berikut.
1) Membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha
(kewirausahaan).
2) Mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa.
Di sini perusahaan berperan sebagai produsen.
3) Menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, pemerintah, masyarakat
luar negeri, atau kepada ketiga-tiganya.
4) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar.
Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan memberikan upah di atas UMR (Upah Minimum
Regional), menjamin keselamatan tenaga kerja, dan menjamin hari tua karyawan. Kesejahteraan
masyarakat sekitar dapat ditingkatkan dengan cara aktif menyumbang pembangunan sarana-sarana
umum, mengurangi atau menghilangkan dampaknegatif limbah, membina perusahaan-perusahaan
kecil sebagai bapak angkat, memberikan bea siswa, dan lain-lain.
c. Peran pelaku ekonomi pemerintah
Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat berperan
sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan
ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Berikut uraian mengenai
pemerintah.
1) Pemerintah sebagai produsen
Pemerintah dalam perannya sebagai produsen
memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan
pemerintah, yaitu minyak (Pertamina), semen (PT
Semen Cibinong), baja (PT Krakatau Steel), listrik Gambar: peran pemerintah dalam hal pangan
(PT PLN Persero), pesawat terbang (PT Dirgantara (BULOG)
Indonesia), pendidikan (sekolah negeridan perguruan

tinggi negeri), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), hukum dan keamanan (Polisi, TNI,
dan peradilan), serta pos (PT POS Indonesia).
2) Pemerintah sebagai konsumen
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi.
Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan adalah peralatan kantor (komputer, meja, lemari, dan
lain-lain), perlengkapan kantor (kertas, tinta, pensil, dan lain-lain), mobil dinas, rumah dinas,
dan peralatan perang (tank, senjata, dan lain-lain).
3) Pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi
Pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan
ekonomi.
a) Peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi
Semua peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan
GBHN yang berlaku. Contoh peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang
dibuat pemerintah sebagai berikut.
(1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang di antaranya
mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.
(2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
(3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Panas Bumi.
(4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8 Modul Ilmu Pengetahuan Sosial VIII SMP/MTs Semester Genap (Kurikulum 2013)