Page 58 - e-modul

perincian aktivitas. Adanya perincian berfungsi sebagai
pedoman kerja bagi setiap unit kerja berkaitan batas tanggung

jawab dan wewenangnya, juga dapat dijadikan sebagai salah
satu instrument koordinasi dengan unit kerja lain maupun untuk
menjaga tidak terjadinya kekosongan atau sebaliknya duplikasi
pengerjaan terhadap suatu aktivitas.

c) Tiap pejabat dari puncak pimpinan sampai dengan yang
berkedudukan paling rendah harus memiliki perincian tugas
yang jelas dan tertulis, yang diruangkan dalam suatu daftar

perincian tugas.
d) Jumlah tugas yang dibebankan kepada seorang pejabat
sebaiknya bekisar antara 4 macam sampai dengan 12 macam.

Ini didasarkan pada pertimbangan penghindaran kejenuhan
pegawai dalam melakukan tugas dan kemampuan rata-rata
pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang dapat

dipertanggungjawabkan.
e) Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang
sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.
f) Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban

masing-masing pejabat hendaknya merata sehingga dapat
dihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu banyak

aktivitasnya dan ada satuan organisasi terlalu sedikit
aktivitasnya.
g) Penempatan para pejabatnya hendaknya yang tepat.
Pertimbangan ketepatan penempatan pejabat tidak sekedar

berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga harus
mempertimbangkan kualitas personal maupun faktor-faktor lain,
seperti umur, jenis kelamin, kekuatan fisik, kesehatan,

ketelitian, kejujuran, dan lain-lain.
h) Pembagian kerja terutama yang menyangkut para pejabat dalam
suatu kesatuan organisasi jangan sampai menimbulkan

pengotakan jabatan. Pembagaian tugas hendaknya hanya
sekedar menunjukkkan perincian tugas yang menjadi tanggung
jawab sebagai anggota organisasi secara keseluruhan.

58