Page 145 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Rekomendasi Rekomendasi

8.1. TEORI PERUBAHAN (THEORY OF dari strategi pencegahan Active Defense-nya. Maka sudah menjadi kepentingan bagi rakyat

CHANGE) Indonesia apabila BNN mampu mengambil kepemimpinan di ASEAN, pula secara informal
dan kultural, dalam menghadang, jika bukan memberantas, peredaran gelap narkotika di
Asia Tenggara.
Sebelum memaparkan rekomendasi-rekomendasi, perlu disampaikan bahwa Strategi besar yang kami usulkan untuk ini adalah melalui konsep ‘kepemimpinan

semangat penelitian ini adalah untuk mengawal kebijakan narkotika yang memiliki dengan ide’ (leadership with ideas), dan lebih khususnya dengan apa yang dalam lingkungan
landasan pembuktian ilmiah dan topangan saintifik terkini, atau yang kerap disebut akademik juga dikenal dengan pembangunan rezim (regime-building). Diplomasi yang

sebagai kebijakan berbasis pembuktian (evidence-based policy, EBP). Salah satu prasyarat perlu dilakukan Indonesia adalah diplomasi yang berorientasi pada pengembangan norma
dari suatu kebijakan yang berlandaskan prinsip EBP adalah dengan mengemukakan apa dan konsensus bersama, atau yang disebut ‘rezim’—dan bukan aturan baku mengikat,
yang disebut teori perubahan (theory of change). Sebuah teori perubahan pada dasarnya maupun perjanjian formal yang punya kekuatan menghukum (dalam artian memberi

adalah suatu: “planned route to outcomes: it describes the logic, principles and assumptions sanksi diplomatik). Sekali lagi konteks ASEAN Way dan nilai-nilai Asia perlu menjadi suluh
that connect what an intervention, service or programme does, and why and how it does it, with diplomatik Indonesia. Kepemimpinan dengan ide ini menjawab kebutuhan Indonesia
its intended results.” 177 Teori perubahan merupakan gagasan yang melandasi mengapa untuk mengorkestrasikan kerjasama di tingkat regional, sembari secara lincah menjawab

suatu kebijakan/rekomendasi dilakukan/diusulkan, sekaligus argumen mengapa tantangan diplomasi BRI dari Tiongkok dan juga tanpa mengkompromikan keselarasan
intervensi kebijakan demikian akan dapat menuai hasil positif. Berikut ini beberapa teori multilateral—seberapapun formalitasnya itu—di forum ASEAN. Di atas semua itu, strategi
perubahan yang kami rumuskan dengan memetik pelajaran dari analisis dan temuan ini amat relevan dalam kaitannya dengan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia:

dari penelitian, dan pada gilirannya kami pakai sebagai landasan dalam mengembangkan bebas dalam menjalin kerjasama internasional; aktif dalam berkontribusi penyelesaian
rekomendasi-rekomendasi, baik yang strategis (jangka panjang/menengah) maupun masalah internasional; namun tetap dalam koridor pencapaian kepentingan nasional.

maupun yang praktis (jangka pendek).
Dengan ‘diplomasi berorientasi pembangunan rezim anti-narkotika’ (diplomasi

8.1.1. Regime-Building Diplomacy: Leadership anti-narkotika), Indonesia dapat, misalnya, menyumbangkan ide dan gagasan pencegahan
dan pembangunan alternatif, menginisiasi kultur berbagi informasi intelijen demi
with Ideas pemberantasan yang terpadu, mengembangkan sistem interdiksi dan intersepsi kolektif

di kalangan sesama penegak hukum, bahkan juga bisa dilakukan dengan mengusulkan

Indonesia, dengan BNN sebagai lead, perlu untuk mengambil peran dominan dan sebuah norma yang dapat dijadikan pegangan dan acuan bersama dalam melindungi

kepemimpinan untuk menangani isu narkotika dengan cara menjadi alternatif dari ASEAN. warga ASEAN dari ancaman narkotika. Keberhasilan Indonesia dalam mendifusikan/
178
Analisis lingkungan strategis di atas menghantarkan kita pada simpulan bahwa ASEAN menyebarkan ide dan gagasan ini dengan cara menginisiasi dan memberikan contoh,
memiliki keterbatasan akut saat berhubungan dengan Tiongkok—dan karena persoalan akan dengan sendirinya mengonsolidasikan sebuah norma anti-narkotika di kawasan

narkotika ini juga erat kaitannya dengan kepentingan nasional Tiongkok (khususnya BRI dengan Indonesia sebagai pemimpin yang dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso
di kawasan), maka demikianlah keterbatasan ASEAN berlaku. Demikian halnya dengan sung tulodo, ing madyo mbangun karso.” Namun satu prasyarat sukses strategi ini: Indonesia
gaya diplomasi cara Asia yang cenderung menggunakan jalur-jalur informal dan kultural, harus membuktikan—dan memperdengarkan pada negara lain di kawasan—bahwa ide

institusionalisasi ala ASEAN juga semakin terbatas signifikansinya. Dilemanya, tanpa gerak dan gagasan ini memang benar-benar bekerja, bahwa Indonesia memang walk the talk.
koordinatif terpadu dari negara-negara ASEAN, sulit bagi kawasan untuk memproteksi Poin-poin berikutnya akan mengusulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan BNN
warganya dari ancaman narkotika. Artinya, sulit pula bagi BNN untuk memetik sukses untuk mencapai kepemimpinan tersebut, sepaket dengan prasyaratnya.

178 Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” International Organization 52, no. 4
(1998): 887–917; Laura Allison-Reumann, “The Norm-Diffusion Capacity of ASEAN: Evidence and Challenges,” Pacific Focus 32, no. 1 (2017):
177 Ghate, “Developing theories of change for social programmes: co-producing evidence-supported quality improvement.” 5–29.

130 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 131
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika