Page 182 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Rekomendasi Rekomendasi

Momen dan urgensi Tepat di sini kami kira makna diplomatik dari rekomendasi strategis kami sedari soal

kepemimpinan kawasan dan pembangunan rezim anti-narkotika, yaitu bahwa Indonesia
Rekomendasi diplomasi anti-narkotika dengan berbasiskan pada kepemimpinan perlu memiliki ide dan gagasan yang ditawarkan bagi dan untuk kawasan, dan bahwa ide

yang berorientasikan pada pembangunan rezim ini sebenarnya dapat memberi amunisi itu disuarakan dengan lantang dan dengan penuh otoritas kepemimpinan di forum-forum
tambahan bagi perwakilan-perwakilan BNN dalam berbicara di forum-forum internasional internasional. Ide-ide yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya merupakan “stok
seperti INCB, ASOD, DAINAP, dst. Sebagaimana dikeluhkan Deputi Hukum dan Kerjasama argumen” untuk ditawarkan, di-retorika-kan bahkan, di hadapan publik internasional.

BNN dan Kepala Puslitdatin, seringkali Indonesia/BNN diminta untuk menjadi pembicara Di sini, argumen kedaulatan bisa ditekankan untuk memungkasi tawaran-tawaran ide ini,
236
namun sebenarnya itu hanya sekedar ajang untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan karena pada saat itulah fungsi retorik dari argumen kedaulatan dapat dimaksimalkan
Indonesia yang kontroversial (seperti hukuman mati dan perintah tembak di tempat) di menjadi sinyalemen kewibawaan dan kepemimpinan.

hadapan publik. Untuk menghalau dakwaan-dakwaan ini, kedua petinggi BNN tersebut
menggunakan argumen kedaulatan nasional. Namun demikian, ada ketidakpuasan

yang diceritakan kepada kami para peneliti mengenai “stok argumen” untuk menjawab Payung hukum dan kelembagaan
pertanyaan-pertanyaan semacam ini, “supaya nggak selalu kedaulatan terus jawabnya,”
kata Pak Kapuslitdatin dalam sebuah sambutan di acara rapat tim peneliti. Dalam menentukan who dan who’s who untuk menjalankan strategi diplomasi ini,
perlu diklarifikasi dulu secara terang benderang di sini, bahwa diplomasi tidak sinonim
Dari perspektif studi diplomasi dan hubungan internasional, memang benar bahwa

argumen kedaulatan sebenarnya tidak bisa dikatakan argumen dalam artian sebenarnya. dengan kerjasama, dan kerjasama (internasional) tidaklah selalu diplomatis.
Ibaratnya, berargumentasi dengan alasan kedaulatan adalah sama dengan mengatakan Dalam artian luas, diplomasi adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional di kancah
bahwa matahari terbit dari Timur. Pula, ia juga cenderung membawa kesan yang non- internasional yang dijalankan seturut haluan politik luar negeri (foreign policy). Kerjasama

diplomatis apabila disampaikan dalam suatu persitegangan, dan justru malah memasang hanyalah satu dari sekian banyak manifestasi dari diplomasi; walau tidak dipungkiri bahwa
barrier yang malah memperjauh jarak untuk sampai pada konsensus diplomatik. Lebih dari salah satu indikasi sukses diplomasi adalah terjalinnya kerjasama internasional. Poin di
237
itu, bahkan, sebagaimana banyak diamati, argumen kedaulatan hampir selalu diutarakan sini adalah bahwa program-program kerjasama perlu untuk diletakkan dalam cakrawala

oleh negara-negara kecil (atau yang beraspirasi menjadi negara), yang berada pada posisi luas diplomasi Indonesia secara umum di dunia internasional. Dengan kata lain, diplomasi
“di bawah angin,” yang khawatir dengan posisi internasionalnya, dan yang berusaha secara anti-narkotika BNN perlu untuk diselaraskan dengan seluruh infrastruktur dan aparatur
dramatis menggalang dukungan. Indonesia, sebagai negara besar di kawasan, perlu untuk diplomasi Indonesia: mulai dari kementerian (tidak hanya Kemlu), perwakilan tetap (PTRI),
238
mengantisipasi kesan dan sinyal yang rawan ditangkap secara salah oleh negara-negara dan seluruh duta, konsul, dan para diplomat.
lain saat kita menandaskan kedaulatan di panggung diplomatik. Oleh karena itu, panggung Dalam Inpres 2/2020 tentang RAN P4GN 2020-2024, Kementerian Luar Negeri juga

pidato diplomatik perlu diperhatikan secara serius; argumen yang disampaikan perlu benar- masuk diinstruksikan (nomor pertama dalam daftar) untuk mendiseminasikan informasi
benar persuasif, diplomatis, dan—sebagaimana rekomendasi kami—mendemonstrasikan seputar P4GN ke luar negeri. Kesempatan ini bisa dipakai oleh BNN untuk mempererat
clout otoritas kepemimpinan. Karena, pada dasarnya, berpidato diplomatik itu sendiri adalah hubungan antar lembaga, dan menyinergikan strategi diplomasi anti-narkotika ke dalam

merupakan strategi gelar kekuasaan di dalam hubungan internasional. 239 strategi besar diplomasi Indonesia di kawasan. Bila perlu, BNN bisa mengajak Kemlu
untuk mengikatkan diri dalam nota kesepahaman (MoU) yang mengatur soal kerjasama

236 Tim Riset Active Defense BNN-UBJ, “Jakarta - Wawancara Deputi Huker BNN (131120),” 2020. konten kampanye anti-narkotika di PTRI-PTRI di kawasan, soal induksi semangat P4GN/
237 Rebecca Adler-Nissen, “Just greasing the wheels? Mediating difference or the evasion of power and responsibility in diplomacy,”
The Hague Journal of Diplomacy 10, no. 1 (2015): 22–28. kenarkotikaan di kalangan para diplomat, soal menghubungkan aktivitas-aktivitas BNN ke
238 Ryan K. Beasley dan Juliet Kaarbo, “Casting for a sovereign role: Socialising an aspirant state in the Scottish independence refer-
endum,” European Journal of International Relations 24, no. 1 (2018): 8–32; Gëzim Visoka, “Metis diplomacy: The everyday politics of becoming luar negeri, dst.
a sovereign state,” Cooperation and Conflict 54, no. 2 (2019): 167–90; Jane K. Cowan, “Who’s Afraid of Violent Language? Honour, sovereignty
and claims-making in the League of Nations,” Anthropological Theory 3, no. 3 (2003): 271–91. Pada bagian berikutnya, kami coba paparkan beberapa rekomendasi ide program
239 Craig Hayden, “Scope, mechanism, and outcome: Arguing soft power in the context of public diplomacy,” Journal of International
Relations and Development 20, no. 2 (2017): 331–57.

168 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 169
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika