Page 181 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)
P. 181

Rekomendasi                                                                                      Rekomendasi




 di ASEAN Regional Forum. 228  Di bidang keamanan, jalur riset dan tanki pemikir/akademik   kebijakan  bank  sentral, 234  bahkan  pembentukan ASEAN  Community  itu  sendiri.
                                                                                                             235
 (jalur kelima), misalnya, terbukti memfasilitasi kohesivitas keamanan antar negara, misal   Singkatnya, yang hendak diusulkan adalah bahwa Indonesia menginisiasi forum yang
 dalam hal mendamaikan Vietnam dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan,  dan bahkan   diisi  oleh  pakar-pakar  di  bidang  kebijakan  dan  penelitian  narkotika  lintas-disiplin
 229
 dalam pembentukan  ASEAN Community  itu sendiri.  Indonesia  sendiri juga sudah   yang memiliki reputasi dan terpandang di kawasan untuk berfungsi sebagai sarana
 230
 banyak menggunakan ini melalui tokoh masyarakat (jalur keempat) dan lembaga agama   perekat kohesivitas pengambil kebijakan dan penegak hukum di bidang narkoba.
 (jalur ketujuh), misalnya, dalam kasus perdamaian di Thailand Selatan dan pembebasan   2.)  Menginisiasi isu kenarkotikaan di dan melalui kedutaan dan konsulat Indonesia
 kru kapal tahanan Abu Sayyaf. Pasalnya, prinsip diplomasi multitrack ini sejalan dengan   di  negara-negara  tetangga,  khususnya  di  Asia  Tenggara,  dan  Tiongkok.  Dengan

 ASEAN Way dalam hal ia membangun kerjasama-kerjasama kecil, non-negara, non-formal,   memulai kegiatan harian sederhana seperti kampanye, konten media (sosial maupun
 dan kultural sebagai wahana membangun  kepercayaan dan persahabatan  (amity) 231    website),  sambutan-sambutan  acara  diplomatik/kenegaraan,  sampai  memfasilitasi
 untuk kemudian meluas (spillover) ke kerjasama-kerjasama lain yang lebih high-profile,   dialog dan kerjasama dalam bentuk program dan proyek bersama, negara-negara

 high-politics, dan sensitif-keamanan.  akan  mulai  mendapat  sinyal  diplomatik  anti-narkotika  Indonesia.  Untuk  bagian

 Dalam melaksanakan diplomasi pembangunan rezim anti-narkotika ini, beberapa   kerjasama,  tentu  saja sebaiknya  digawangi  BNN, sehingga  perwakilan  kita hanya
 hal  dapat  dilakukan  oleh  BNN,  baik  diinisiasi  sendiri  maupun  dengan  bekerja  sama   memfasilitasi saja.
 dengan K/L terkait dan masyarakat. Pada intinya, hal-hal ini merupakan langkah-langkah   3.)  Menginduksi soal P4Gn dan Pertahanan Aktif pada sebanyak mungkin Warga

 strategis dan taktis untuk menyukseskan misi diplomatik untuk membangun rezim anti-  Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara-negara tujuan diplomasi anti-
 narkotika di kawasan. Untuk mengarahkan, beberapa batu tonggak keberhasilan yang   narkotika.  Tidak  hanya  diplomat  yang  sudah  jadi  barang  tentu.  Melainkan  juga,

 kami rekomendasikan, sbb.:  misalnya, mahasiswa, perwakilan dagang, ilmuwan, masyarakat  sipil, dst. Khusus
 1.)  Menerapkan  sistem ekspert dan orang ternama di bidang anti-narkotika di   untuk diplomat, BNN bisa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (bisa Dirjen
 kawasan  (Jalur  keempat).  Sistem  ini  sudah  marak digunakan,  misalnya  Eminent   Asia Pasifik dan Afrika maupun Sekolah Pendidikan Luar Negeri) untuk seminimalnya

 Persons Group (EPG) yang membuahkan Piagam ASEAN (2007). Bahkan, semacam   memasukkan  kurikulum  dan  wacana  kebijakan/diplomasi  anti-narkotika  yang
 terbentuk konsensus di kalangan peneliti kawasan bahwa tanpa sistem semacam   dicanangkan BNN, dan maksimalnya menjadikan standar pengetahuan kenarkotikaan

 ini, hampir tidak ada kebijakan ekonomi politik keamanan di kawasan Asia Pasifik   sebagai prasyarat untuk penempatan (posting) ke negara tersebut.
 yang benar-benar bertaji: mulai dari Expert and Eminent Persons ASEAN Regional   4.)  Memulai kerjasama nyata lintas sektor/dan lintas jalur soal narkotika, dan
 Forum (ARF-EEPs), 232  Ad-hoc High-Level Experts Group on Immigration Matters untuk   memulainya dari kerjasama-kerjasama yang mungkin nampak kecil dan remeh

 isu imigrasi, 233  Executives’ Meeting of East Asia Pacific (EMEAP) untuk harmonisasi   (pertukaran  mahasiswa, pertukaran  peneliti/dosen,  pertukaran  pakar  pertanian,

                  seminar bersama, dst.).  Poin  yang  ingin  diajukan  di  sini  ditekankan  bukan  pada
                  magnitude kerjasamanya, melainkan pada efek performatifnya, yaitu semata-mata
                  pada  kenyataan bahwa  ada  kerjasama. Dalam logika  fungsionalisme,  kerjasama

 228   Alica Kizeková, “Multitrack Diplomatic Approaches to Border and Territorial Disputes in Southeast Asia and Soft Balancing,” in   seperti ini pertama-tama akan “melatih” trust di kalangan pimpinan negara, dan pada
 Unresolved Border, Land and Maritime Disputes in Southeast Asia, ed. oleh Alfred Gerstl dan Mária Strašáková (Brill, 2017), 143–67; Shixin Zhou,
 “Think Tanks and Preventive Diplomacy in ASEAN Regional Forum,” in Case Studies on Preventive Diplomacy in the Asia-Pacific, ed. oleh Yanjun   gilirannya berkesempatan untuk meluas ke kerjasama-kerjasama lainnya yang lebih
 Guo dan Lin Wu (World Scientific, 2020), 245–67.
 229   I A Satyawan, “The diplomacy of scientific research in the South China Sea: the case of join to oceanographic marine scientific   siginifikan, dan bahkan sensitif.
 research expedition between Vietnam and the Philippines,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 129 (Maret 2018): 012024.
 230   Diane Stone, “The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region,” Minerva 49,
 no. 2 (2011): 241–62.
 231   Perlu diingat juga bahkan ASEAN punya perjanjian bernama Treaty of Amity and Cooperation (Traktat Kerjasama Persahabatan)
 pada 1976, lagi-lagi dalam rangka meningkatkan kesaling-percayaan (confidence-building measures).
 232   Chung In Moon dan Chae Kwang You, “The ASEAN regional forum’s experts and eminent persons group: Achievements, limita-  234   Kanishka Jayasuriya, “Regulatory Regionalism, Political Projects, and State Transformation in the Asia-Pacific,” Asian Politics &
 tions, prospects,” Global Governance 23, no. 3 (2017): 363–81.  Policy 7, no. 4 (Oktober 2015): 517–29; Helen E.S. Nesadurai, “Economic surveillance as a new mode of regional governance: contested
 233   Ralf Emmers, Beth Greener- Barcham, dan Nicholas Thomas, “Institutional Arrangements to Counter Human Trafficking in the Asia   knowledge and the politics of risk management in East Asia,” Australian Journal of International Affairs 63, no. 3 (September 2009): 361–75.
 Pacific,” Contemporary Southeast Asia 28, no. 3 (2006): 490–511.  235   Stone, “The ASEAN-ISIS Network: Interpretive Communities, Informal Diplomacy and Discourses of Region.”


 166  Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)   Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense)   167
 Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
                                                           Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186