Page 273 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan Lampiran: Ringkasan Temuan Lapangan

No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari No Provinsi – Lokasi Ringkasan Temuan & Rekomendasi dari
Subjek Penelitian
Subjek Penelitian

untuk gagasan penangkalan ancaman narkotika dari luar negeri. misalnya, banyak didukung oleh pemda—sejumlah besar lain
Kata ‘defense’ dipakai karena ‘menyerang’ secara diplomatis tidak merupakan pinjaman. Juga ada hibah pemda untuk pembangunan
dimungkinkan. Perluasan wacana AD sendiri datang dari dokumen tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika. Sementara itu, baru
renstra BNN, lalu berkembang menjadi prioritas nasional. AD juga ada 173 BNNK dibentuk dari 501 kabupaten-kota yang ada di
mendapat justifikasi dari geografi lautan Indonesia yang luas, Indonesia. Jadi masih banyak tantangan pelaksanaan P4GN di
yang tidak mungkin diawasi sepenuhnya, bahkan bila dibangun daerah.
sejumlah Puskod-AL atau Polair.
P4GN sebagai prioritas nasional juga menghadapi isu lain. Bagi
Jadi, AD berkenaan dengan teritori Indonesia, lalu hak yurisdiksional. Kemenkeu suatu prioritas nasional harus memiliki batas waktu—
Selanjutnya diikuti dengan tindakan ke luar. Dalam konteks ini maksimal dua tahun. Jadi prioritas nasional bukan kegiatan
penting dipahami regulasi domestik dan internasional, termasuk yang dilaksanakan setiap tahun. Ini menimbulkan kerumitan
regulasi penanganan narkotika, penegakan hukum di luar negeri, administratif, karena di KL, misalnya, kegiatan P4GN baru bisa
serta kerja sama dengan pihak luar negeri. Pada saat yang sama, dilaksanakan di tahun ketiga. Sementara itu, P4GN adalah kegiatan
keberhasilan Indonesia menangani peredaran narkotika di dalam yang panjang; Inpresnya pun dua kali diterbitkan.
negeri akan menjadi citra penting untuk kerja sama dengan pihak Prioritas nasional juga bukan sesuatu yang bersifat rutin,
luar. meski dapat juga ditopang oleh kegiatan-kegiatan rutin. Dalam
AD juga dijustifikasi dari keterbatasan anggaran. Anggaran BNN keterbatasan anggaran, apa yang harus dibiayai lebih dahulu adalah
per tahun hanya Rp 1,6 trilyun, dipakai untuk melayani 223 satker kegiatan prioritas; sisanya untuk non-prioritas. Pemberantasan,
di seluruh Indonesia. Anggaran sejumlah ini tidak memadai, misalnya, adalah prioritas nasional. Namun demikian, kegiatan
apalagi jika mengingat 60% dari anggaran itu dialokasikan untuk pendukungnya seperti TPPU ataupun intelejen bukan merupakan
belanja pegawai. Oleh sebab itu, kebijakan yang lebih strategis prioritas nasional—padahal, kegiatan-kegiatan pendukung ini
amat dibutuhkan. AD juga menjadi strategi bagi kerja sama antar- penting bagi pencapaian prioritas nasional. Ketika suatu kegiatan
K/L, yaitu bagaimana mengurangi ego sektoral. bukan merupakan prioritas, dukungan anggaran juga terbatas.

2. P4GN 3. Kerja Sama
P4GN adalah milik Indonesia, tidak semata-mata BNN. Namun, Kerja sama regional dan internasional mengambil beberapa bentuk.
sayangnya, P4GN belum optimal implementasinya. Dalam P4GN Pelatihan penyidikan, pertukaran informasi, dan membangun
juga belum ada mekansime reward and punishment. Infrastruktur kesapakatan tentang ASEAN sebagai ‘area bebas narkotika’. Dalam
pendukungnya juga belum memadai. Dalam dokumen-dokumen beberapa waktu terakhir ini USA, Australia, dan Thailand adalah
perencanaan di K/L, aksi-aksi P4GN hanya disisipkan—tidak negara-negara yang menjadi mitra kerja sama itu. Sementara
terdefinisi, terkonsep, dan terukur. Target-target P4GN yang itu, di dalam negeri kerja sama dilakukan dengan K/L lain,
tangible, misalnya tes urin terhadap tiga persen pegawai, juga seperti Kejaksaan dalam penetapan Acara Pemeriksaan Singkat
masih sulit dicapai; bahkan ketika target itu diturunkan dari tiga (APS) Pidana Narkotika. Saat ini di Kejaksaan juga telah terdapat
persen. Anggaran untuk melakukan tes urin bagi ribuan pegawai Direktorat Narkotika, seperti juga di Bea Cukai dan Kemensos.
belum dapat disediakan. Kendati demikian, capaian itu bisa dinilai Dalam hal pengawasan prekursor, kerja sama dengan Kemendag
‘lumayan’. Paling sedikit kegiatan itu menggunakan anggaran tengah dikembangkan.
K/L sendiri, bukan anggaran BNN. Ada komitmen anggaran yang Kerja sama antarkedeputian di dalam BNN, seperti Dayamas dan
ditunjukkan. Pencegahan, juga terjadi. Dengan swasta, dalam hal pendeteksian

Sejumlah kegiatan P4GN melalui BBNP(K) juga didukung oleh arus pengiriman narkotika, kerja sama dilakukan bersama dengan
pemda. Infrastruktur fisik berupa gedung dan lahan kantor BBNP(K), perusahaan jasa pengiriman. Ini termasuk pula kerja sama dengan

258 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 259
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika