Page 59 - NEW DRAFT E-MODUL_Neat
P. 59
EKOSISTEM LAHAN BASAH E-MODUL
Pengelolaan lahan 7.1 Peningkatan keterlibatan berbagai dinas terkait
7. gambut terpadu 7.2 Peningkatan kegiatan/teknik dalan pengelolaan
7.3 Peningkatan keterpaduan pengelolaan dan pemberdayaan
masyarakat
Pembentukan dan 8.1 Peningkatan aplikasi praktek-praktek pengelolaan
8. promosi demplot bagi
pengelolaan lahan
gambut
Restorasi dan 9.1 Pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya
9. rehabilitasi rehabilitasi kawasan terdegradasi
9.2 Rehabilitasi lahan yang terdegradasi
Lahan gambut dan 10.1 Perlindungan dan peningkatan fungsi lahan gambut
10. perubahan iklim sebagai penyerap dan penyimpan karbon serta adaptasi
perubahan iklim
10.2 Peningkatan dukungan bagi proses adaptasi gambut dalam
perubahan iklim global
Kerjasama antar 11.1 Peningkatan program pertukaran keahlian dan pengalaman
11. daerah dalam mengatasi isu lingkungan
11.2 Penguatan pusat studi dan pengelolaan lahan gambut
tingkat kabupaten/propinsi/nasional
Pembiayaan 12.1 Penambahan sumber keuangan yang dibutuhkan dalam
12. pelaksanaan program dan pencapaian target dari strategi
Meskipun dokumen SRTNPLGB ini merupakan payung bagi cikal-bakal
dikeluarkannya strategistrategi pengelolaan lahan gambut di Daerah, namun ia bersifat
akomodatif, yaitu dalam penerapannya dapat dikembangkan sesuai dengan kekhasan
dan prioritas Daerah sesuai tuntutan desentralisasi dan otonomi, sepanjang nilai dan
fungsi ekologis menjadi pertimbangan yang berimbang dengan penilaian ekonominya,
serta kepentingan rakyat banyak menjadi sasaran utamanya.
Menurut (Sudrajat & Subekti, 2019) Selain peraturan yang telah dibuat oleh
pemerintah, masyarakat sekitar dengan kearifan lokalnya cukup berperan penting dalam
pengelolaan laham gambut Indonesia. Salah satunya dengan mempertahankan
biodiversitas lahan gambut. Untuk mempertahankan keberadaan biodiversitas vegetasi
adalah dengan tetap mempertahankan hutan primer yang masih tersisa dengan tidak
melakukan penebangan. Masyarakat tempatan dapat memanfaatkan kayu dari hutan
primer untuk memenuhi kebutuhan. Seperti membuat rumah tempat tinggal, rumah
ibadah, fasilitas umum. Kayu yang sudah ditebang dilakukan penanaman kembali agar
jenisnya tidak hilang. Penanaman ini difasilitasi oleh perusahaan yang mempunyai
kawasan konsensi di sekitar area hutan primer.
59