Page 57 - NEW DRAFT E-MODUL_Neat
P. 57
EKOSISTEM LAHAN BASAH E-MODUL
terluas di Indonesia. Yakni 4,8 juta hektar atau sekitar 51 persen dari total luas wilayah
daratannya. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kuantan Singingi,
Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rukan Hilir,
Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai dan Pekanbaru. Secara umum topografi Provinsi
Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang ditambah lagi dengan
banyaknya aliran sungai dan rawa di beberapa daerah di Provinsi Riau. Ini lah satu
sebab mengapa di Riau banyak lahan gambutnya.
Gambut merupakan Ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang
disebabkan oleh kebakaran hutan sehingga dianggap perlu melakukan upaya upaya
intensif mengenai perlindungan dan penegelolaan gambut (Marlina, 2017). Beranjak
dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan di Riau, maka
menimbulkan efek yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan lahan gambut yang
ada di Provinsi Riau. Sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia
melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 membentuk suatu Badan Restorasi
Gambut yang mana dalam hal ini ada beberapa wilayah yang yang berada dalam
pengawasannya koordinasinya yaitu: 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi
Sumatra Selatan 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Kalimantan Tengah 6.
Provinsi Kalimantan Selatan dan, 7. Provinsi
Papua.
Berdasarkan Peraturan Presiden diatas
mengenai Badan Restorasi Gambut (BRG) yang
merupakan lembaga nonstruktural dan berada
dibawah serta bertanggungjawab langsung
kepada Presiden memiliki Tugas dan Fungsi Bagaimana penilaian
saudara terhadap
sebagai berikut: Pasal 2 BRG mempunyai tugas
perlindungan dan
mengkoordinasikan dan memfasilitasi Restorasi pengelolaan lahan gambut.
Gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
BRG menyelenggarakan fungsi: 15 a) Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan
pelaksanaan Restorasi Gambut; b) Perencanaan, pengendalian dan kerja sama
penyelenggaraan Restorasi Gambut; c) Pemetaan kesatuan hidrologis Gambut; d)
57