Page 45 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

45

diperlukan perubahan pada birokrasi pemerintahan pada

saat itu. Kebutuhan akan perubahan birokrasi pemerintahan

tersebut, menjadi salah satu faktor yang mendorong

terjadinya reorganisasi pemerintahan pada awal abad ke dua

puluh (Margana, 2017:180).

Sehingga, Pada tahun 1903 Pemerintahan Hindia

Belanda mulai menerapkan Desentralisasi. Desentralisasi

pada tingkat lokal dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan

Desentralisasi di Madiun dimulai dari tingkat Gewest

kemudian Gemeente. Desentralisasi tingkat Gewest (Residen)

dilaksanakan pada tahun 1907, sedangkan Desentralisasi

tingkat kota dilaksanakan pada tahun 1918. Desentralisasi

pada tingkat Gewest (Residen) disahkan pada 1 April 1907,

yang ditandai dengan terbentuknya Gewestelijk Raad.

Sebagaimana badan pemerintaan otonom Gewest memiliki

parlemen lokal yang terdiri dari berbagai komposisi.

Desentralisasi berhenti pada tahun 1918 dan Kota Madiun

merupakan salah satu kota yang mendapat status Gemeente

(Hudiyanto, 2020:83).

Kota Madiun ditetapkan sebagai StadsGemeente pada

tanggal 20 April 1918. Penetapan Madiun sebagai

StadsGemeente tersebut membawa dampak seperti berikut :

1. Perubahan Mekanisme Finansial Daerah

Penetapan Kota Madiun sebagai StadsGemeente membawa

berbagai perubahan, salah satunya dalam menjalankan