Page 42 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 42

42






                        politis/religius)  yang  memiliki  kultus,  simbol,  dan  doktrin


                        sendiri.  Adapun  Gerakan  Samin  ini  tidak  melakukan

                        kekerasan  untuk  menentang  kekuasaan  Belanda  dan  tidak


                        mengklaim  pemimpin  mereka  sebagai  Ratu Adil.  Menurut


                        Harry  J.  Benda  dan  Lance  Castles,  munculnya  Gerakan


                        Samin  disebabkan  oleh  beban  ekonomi,  pajak  kerja  rodi,

                        dan  pajak  tanah  dalam  Kebijakan  Etis.  Meskipun  berasal


                        dari  Jawa  Tengah,  Gerakan  Samin  akhirnya  menyebar


                        hingga  ke  wilayah  Madiun.  Gerakan  Samin  di  wilayah


                        Madiun  berpusat  di  Desa  Ngegong  di  bawah  pimpinan

                        Kartotaruno. Namun Gerakan Samin ini menghilang pada


                        awal  kelahiran  negara  Republik  Indonesia  (Hadiatmodjo,


                        1980:222).


                          Berbagai  permasalahan  sosial  yang  menyebabkan

                        terjadinya  pemberontakan dan kerusuhan tersebut, muncul


                        sebagai  upaya  untuk  mencari  keadilan.  Salah  satu


                        ketidakadilan  tersebut  terjadi  pada  para  petani  yang

                        memiliki hak tanah  tetapi tidak merasakan keadilan akibat


                        meluasnya perkebunan Belanda dan tingginya pajak. Selain


                        itu, munculnya gerakan Samin  dan pemberontakan Pulung


                        juga berkaitan dengan kenaikan pajak. Fenomena kenaikan

                        pajak  tersebut  berdampak  pula  pada  stuktur  di  desa,  di


                        mana  Raja  memiliki  seluruh  tanah  dan  seluruh  pajak


                        dikenakan  pada  setiap  tanah  bukan  pada  penduduk  atau


                        petani.  Kemudian  desa  sebagai  institusi,  harus  membayar
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47