Page 46 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

46

wewenang. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut,

penyelenggaraan pemerintahan suatu negara menjadi lebih

luas meliputi tiga tingkatan, yaitu pemerintahan pusat (land),

pemerintahan daerah Karesidenan (Gewest) dan

pemerintahan kota (Gemeente). Selain itu, pembentukan

Gemeente juga menyebabkan pembentukan jabatan baru yaitu

wali kota. Pembentukan Gemeente dan Dewan Kota

(Gemeenteraad) diatur berdasarkan Staasblad tahun 1918 No.

326. Dewan Kota (Gemeenteraad) ditugaskan untuk mengatur

pengelolaan wewenang yang sebelumnya menjadi

wewenang pusat (Hudiyanto, 2020:88).

2. Dampak Sosial

Kebijakan pemerintah kota mengenai pelaksanaan aturan

kebersihan Gemeente memicu terjadinya permasalahan sosial

pada masyarakat. Peraturan yang diatur dalam kebijakan

tersebut menyebabkan munculnya berbagai laporan keluhan

masyarakat terutama pada peraturan bangunan

(Bouwverordening). Penduduk harus membuat batas

pekarangan (erfafscheidingen) yang dibuat oleh para pegawai

Gemeente. Penyusunan garis batas tersebut sering kali

menjadi penyebab terjadinya konflik antar penduduk bumi

putra (Hudiyanto, 2020:89).

3. Modernisasi Infrastruktur (1918-1930)

Pada perkembangan berikutnya, penerapan desentralisasi

membawa perubahan terutama dalam sektor finansial.