Page 305 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Keempat, faktor administrasi (negara).Birokrasi
yang berlebihan dan merajalela di semua instansi
pemerintah.Sebagai jalan keluar mengatas beberapa
faktor “penghambat terebut, adalah menghidupkan
potensi rakyat, agar tenaga rakyat dapat untuk
pelaksanaan Pembangunan Nasional.
Kelima, campur tangan asing berupa investasi
modal yang monopolistis dan mengikat dalam pakta-
pakta militer sebagai syaratnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan,
diperbolehkan melakukan hubungan ekonomi luar
negeri, seperti impor dan ekspor bantuan luar negeri
atau pampasan di bawah pengawasan negara.
Pembangunan wajib mengikutsertakan rakyat dengan
cara bergotong royong dengan mendapatkan upah.
Dalam jangka pendek pembangunan harus kelihatan
hasilnya, seperti pembangunan waduk, saluran air, jalan-
jalan dan sebagainya.
MPRS pada Rapat Pleno -5, tanggal 3 Desember
1960 membahas Rancangan Dasar Undang-Undang
Pembangunan Nasional Semesta Berencana (1961 –
1969) hasil karya Depernas dan menelitinya atas dasar
Amanat Pembangunan Presiden 28 agustus 1959,
memutuskan untuk menetapkan ketetapan tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana. Tahapan pertama (1961 – 1969) beserta
lampiran penyempuraannya dan tentang pedoman-
pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara
dan Haluan Pembangunan, tanggal 22 Mei 1963.Namun
pelaksanaan pembangunan yang diharapkan mengacu
kepada Garis-garis Besar, tidak pernah tercapai.Biaya
untuk proyek pembangunan nasional dikalahkan oleh
proyek-proyek politik dan proyek mercusuar.Proyek
politih sejak 1963 adalah Proyek Konfrontasi dengan
Malaysia.Proyek Mercusuar meliputi pembangunan
gedung, monumen.Gedung pola (1961) Monumen Irbar
(1962) Monumen Nasional (1964) Gedung Conference

293