Page 340 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Malaysia apabila dukungan rakyat di Borneo diselidiki oleh
otoritas yang bebas dan tidak memihak yaitu Sekjen PBB
atau wakilnya. Hasil pertemuan puncak ini memberikan
kesan, ketiga kepala pemerintahan mengusahakan
penyelesaian damai dan sebaik-baiknya mengenai
sengketa rencana pembentukan negara federasi Malaysia
untuk mewujudkan tekad dan iktikad tersebut dan
mempererat kerjasama dibentuk Maphilindo suatu wadah
konsultasi berkala dan teratur.
Berdasarkan pasal 4 Komunike Bersama dan pasal
10 dan pasal 11 Persetujuan Manila, Sekjen PBB menunjuk
delapan anggota sekretariat menjadi anggota misi PBB
dibawah pimpinan Lawrence Michelmore dengan peninjau
dari Indonesia dan Filipina.Sebelum PBB melaporkan hasil
jajag pendapat, pada 16 September 1963, negara Federasi
Malaysia diproklamasikan.Pemerintah RI menganggap
bahwa proklamasi itu merupakan perbuatan dari niat
buruk (act of bad faith) dan Tengku Abdul
Rachman.Demonstrasi besar-besaran menentang
pembentukan Malaysia terjadi di Jakarta pada 17
September 1963.

Peristiwa sebaliknya juga terjadi di
Kualalumpur.Pada 17 September 1963 RI memutuskan
hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi dengan
Malaysia.Indonesia menyokong gerakan-gerakan lokal
yang menentang pembentukan Malaysia yang dipimpin
oleh Azahari dan Abang Kifli. Pada akhir 1963 Indonesia
menyatakan akan membantu dan menyatakan dukungan
perjuangan kemerdekaan Rakyat Kalimantan Utara
melawan neo kolonialisme Inggris. Indonesia mengirimkan
sukarelawan-sukarelawan bersenjata untuk membantu
dan memperkuat gerakan perjuangan bersenjata rakyat
Kalimantan Utara.Konflik kerasionalan di Asia Tenggara
dicermati oleh Presiden Amerika Serikat Lyndon B.
Johnson, mengirim Jaksa Agung Robert Kennedy untuk
menemui kepala pemerintahan Maphilindo.

328