Page 39 - LAKIP 2017

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan

Kegiatan didefinisikan penjabaran 4. Jumlah ASN aparatur yang terlatih;

dari program yang rumusannya 5. Jumlah SDM aparatur yang
mencerminkan tugas dan fungsi eselon II di mengikuti pendidikan/pelatihan/sort

BPSDM. Kegiatan yang dilakukan oleh course (dalam negeri/luar negeri);
Pusat 3 adalah penyelenggaran pendidikan 6. Jumlah dokumen pola dan teknik

dan pelatihan bidang jalan, perumahan, kediklatan;
permukiman, dan pengembangan 7. Jumlah laporan KAD;

infrastruktur wilayah. Indikator kinerja 8. Jumlah laporan pasca pelatihan;

kegiatan Pusat 3 adalah: 9. Jumlah laporan monev pelatihan;
1. Jumlah laporan perencanaan umum, 10. Jumlah dokumen kurikulum dan

program dan anggaran; modul kediklatan;

2. Jumlah laporan pengelolaan 11. Jumlah pembangunan, peningkatan,
administrasi perkantoran dan renovasi sarana dan prasarana; dan

sarpras; 12. Jumlah peralatan dan perlengkapan.
3. Jumlah laporan pembinaan tenaga

pengajar;

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan wujud infrastruktur wilayah dengan target dan
nyata komitmen antara penerima dan indikator kinerjanya dituangkan pada

pemberi amanah untuk meningkatkan dokumen Perjanjian Kinerja.
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
Berdasarkan Permen PU Nomor
kinerja aparatur. Berdasarkan hal tersebut,
17/PRT/M/2012, dokumen penetapan
Menteri PUPR memberi amanah kepada
kinerja terdiri atas:
Kepala BPSDM yang selanjutnya
1. Pernyataan Penetapan Kinerja;
diturunkan kepada Kepala Pusat 3 untuk
merupakan pernyataan untuk
melaksanakan program pengembangan
mewujudkan suatu kinerja pada
SDM PUPR bidang jalan, perumahan,
suatu tahun tertentu, dan
permukiman, dan pengembangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 25