Page 35 - LAKIP 2017
P. 35
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Visi
Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun Visi
2004 tentang Sistem Perencanaan “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Umum dan Perumahan Rakyat yang
Handal dalam Mendukung Indonesia
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang Berdaulat, Mandiri, dan
yang diinginkan pada akhir periode
Berkepribadian Berlandaskan
perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan
Gotong Royong”
umum mengenai upaya-upaya yang akan
Untuk mendukung visi Kementerian PUPR
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
tersebut BPSDM sebagai salah satu unsur
Visi Kementerian PUPR adalah sebagai
organisasi Kementerian PUPR telah
berikut: menetapkan misi BPSDM.
Misi
Sejalan dengan salah satu misi sebagai unit Eselon II BPSDM adalah sebagai
Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata berikut:
kelola sumber daya organisasi bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang Misi
meliputi sumber daya manusia, pengendalian “Meningkatkan Kompetensi Sumber
dan pengawasan, kesekretariatan, serta Daya Manusia Khususnya di Bidang
penelitian dan pengembangan untuk Jalan, Perumahan, Permukiman, dan
mendukung fungsi manajemen meliputi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Melalui Penyelenggaraan Pendidikan
perencanaan yang terpadu, pengorganisasian
dan Pelatihan Teknis, Serta
yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan
Pendidikan Kedinasan”
pengawasan yang ketat, maka misi Pusat 3
Tujuan
Tujuan Pusat 3 adalah sebagai berikut: Permukiman, dan Pengembangan
1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Infrastruktur Wilayah;
Teknis dan rencana pendidikan dan 4. Membina dan mengembangkan
pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Widyaiswara, dan tenaga pengajar,
Permukiman, dan Pengembangan instruktrur, serta fasilitator diklat; dan
Infrastruktur Wilayah; 5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan
2. Menyelenggarakan pendidikan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan
pelatihan bidang Jalan, Perumahan, pendidikan dan pelatihan Jalan,
Permukiman, dan Pengembangan Perumahan, Permukiman, dan
Infrastruktur Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum
dan materi diklat bidang Jalan, Perumahan,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 21
