Page 170 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 170

DEBAT MENGEMUKA
                               PADA PERUBAHAN KETIGA



                  ekonomi, sosial, politik, domestik atau pun
                  internasional  dan  melihat  perkembangan  tersebut
                  dan juga mengacu pada cita-cita kemerdekaan
                  Indonesia, kita berharap bahwa hasil amandemen
                  Pasal-Pasal bidang ekonomi itu dapat berumur
                  panjang sepanjang mungkin kalau Bapak Ismail
                  Sunny selalu mengatakan kita berharap umurnya
                  itu paling tidak 50 tahun, agar tidak sering direvisi
                  dan oleh karena itu pokok-pokok perubahan yang
                  kita ajukan itu ada 7:
                        Pertama, melindungi kepentingan ekonomi
                  Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global.
                  Ini penting karena mungkin Bapak-bapak dan Ibu-
                  ibu kalau melihat Pasal-Pasal di dalam batang tubuh
                  Undang Undang Dasar 1945, belum ada Pasal yang
                  secara jelas, dapat digunakan sebagai pedoman oleh
                  eksekutif atau pun legislatif atau pun siapa pun juga.
                        Kedua, agenda ekonomi yang ada di Indonesia
                  ialah untuk melindungi kepentingan ekonomi
                  Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global
                  dan selain itu melindungi hak-hak ekonomi warga
                  negara. Meskipun di dalam perubahan pertama
                  atau kedua itu sudah mulai muncul dan juga di
                  dalam draft Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 mulai
                  muncul, tapi kita masih mengajukan juga beberapa
                  pemikiran lain sebagai salah satu pandangan yang
                  dapat kita sampaikan
                        Kemudian pokok perubahan yang perlu
                  dilakukan adalah yang ketiga menjaga kesatuan
                  ekonomi Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.



                                       109
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175