Page 175 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

dan kita tidak usah malu-malu memasukkan istilah
pasar itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945,
karena memang pasar itu betul-betul eksis.
Mana ada masyarakat yang tidak ada pasarnya.
Itu adalah suatu keniscayaan, sunattulloh itu kalau
dalam Islam namanya, itu betul-betul ada, kenapa
kita malu-malu untuk mengaturnya, padahal jelas-
jelas ada dan untuk yang besar-besar ini kan relatif
mereka itu kan terkonsentrasi, sehingga efisiensi
pasar untuk segmen yang besar itu memang menjadi
rendah. Sehingga berbagai macam ketidakadilan itu
terjadi melalui perilaku yang besar-besar.
Untuk itu lah kami mengusulkan bahwa
inefisiensi pasar itu dikompensasi dengan aturan
main. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk
bermain di dalam suatu kerangka aturan main
yang jelas sehingga mereka pun menjadi lebih jelas
mereka bermain dan menjadi jelas mana yang boleh,
mana yang tidak.
Kemudian mengenai sektor fiskal, sektor
fiskal itu atau sektor riil negara yang kontribusinya
20%, ini juga ada masalah, karena apa kenyataannya
sektor fiskal di dalam Undang-Undang Dasar 1945
itu hanya di atur mengenai aspek flow-nya saja,
aspek aliran kas negara, itu memang diatur di dalam
Undang-Undang Dasar 1945, tetapi aspek stock-nya,
kan ada dua aspek, aspek flow sama aspek stock,
terutama stock of asset dan stock of debt dari negara,
ini sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang
sehingga maindset otoritas fiskal selama bertahun-
tahun ini adalah maindset flow, mereka tidak pernah

114