Page 266 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

tersebut dikaitkan dengan Pasal ekonomi lain,
terutama Pasal 33. Sedangkan Fraksi TNI/
POLRI mengusulkan ke dalam Pasal 34, usulan
tersebut lebih menekankan pada sistematika dan
pengorganisasian Pasal-Pasal yang saya kira dalam
hal ini akan menjadi pembahasan yang lebih besar,
tidak pada Tim Ekonomi saja.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jawaban dari Tim
Ahli bidang Ekonomi.

Sesudah pembahasan di Rapat PAH-I ke-
20-21 tahun 2001, sepanjang catatan risalah
pembahasan di PAH-I Bab Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial tidak lagi dibahas.
Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Akhir
PAH-I Rapat BP MPR ke-4 yang diselenggarakan
79
pada 2 Oktober 2001, yang dipimpin Ketua
MPR/Ketua BP MPR. M. Amien Rais, hasil kerja
PAH-I mengenai Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial tidak termasuk dalam prioritas
untuk dilakukan perubahan pada masa Perubahan
Ketiga UUD 1945. Sampai akhir masa kerja PAH-I.
Selanjutnya, materi mengenai Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial kemudian
disampaikan dalam ST MPR 2001. Namun, Bab
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
79 Selasa, 2 Oktober 2001, 14.00-16.50 WIB, Gedung Nusantara V. Pimpinan MPR: Prof. Amien
Rais, Sutjipto, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, Jusuf Amir Feisal, Nazri Adlani.
Ketua Rapat: Prof. Amien Rais. Sekretaris Rapat: Sekjend MPRRI Usro Mardhana. Acara:
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR. Hadir 68
Orang, tidak hadir 20 Orang. Sekretariat Jenderal MPR RI.., Tahun Sidang 2001, Buku Tiga,
Tahun Sidang 2001, ibid.., notulen mulai hlm. 467.

205