Page 264 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

dalam ayat tersebut. Semangat dan esensi asas
kekeluargaan diterjemahkan dalam bidang
ekonomi di antaranya dalam berbagai ayat-ayat
yang memuat keberpihakan pada kelompok
masyarakat yang lemah dan miskin atau ekonomi
rakyat, kepada daerah yang tertinggal, dan juga
pembangunan sistem jaminan sosial, yang ini tentu
saja menggambarkan semangat keadilan seperti
yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan,
Partai Golkar dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Sehingga ketidakmunculan asas kekeluargaan
didasarkan pada kenyataan bahwa istilah tersebut
telah menimbulkan berbagai interpretasi yang bisa
disalahgunakan oleh pengelola ekonomi.
Demikian juga semangat kemandirian,
dalam pengelolaan ekonomi yang disampaikan
dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa telah tertuang
di antaranya dalam asas-asas efesiensi, manfaat,
berkelanjutan, sistem pasar yang berdaya saing
terbuka dan persaingan yang sehat.
Pandangan Fraksi TNI/POLRI dan Fraksi
KKI yang mempertanyakan, atau bingung terhadap
judul Bab XIV mengenai Sistem Ekonomi Pasar
Sosial, tentunya dapat dibahas namun yang penting
menurut hemat kita adalah secara substansi
tidak menjadi atau tidak terdapat perbedaan dan
keberatan.
Keempat, usulan amandemen mengenai
Bab VIII mengenai Hal Keuangan, secara umum
tidak ada perbedaan yang mendasar seperti yang
disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan, Fraksi

203