Page 259 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 259
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
Happy Bone Zulkarnain (F-PG), Zein Badjeber (F-PPP), Asnawi
71
70
Latief (F-PDU), Soedijarto (F-UG), Andi Najmi Fuady (F-KB),
74
73
72
sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih kuat, dan dapat menangkap esensi pembangunan
ekonomi, khususnya sebagai akibat dari kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan
informasi, maka kita harus memberikan tolok ukur yang lebih konkret terhadap kedua
esensi di atas. Dalam hemat kami, tolok ukur itu adalah asas keadilan, keserasian, dan
keberdayagunaan.
Sekalipun demikian, kita juga harus menyadari bahwa suatu sistem ekonomi nasional tidaklah
mungkin tidak mengalami perubahan sama sekali, melainkan akan berkembang sesuai dengan
perkembangan perekonomian dunia. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan
kita sebagai bagian dari masyarakat global.
Oleh karena itu, perekonomian dalam bentuk usaha bersama sebagaimana dahulu sudah kami
kemukakan, akan lebih tepat bila diberi arti sebagai kerja sama yang dinamis dari seluruh
rakyat. Dengan demikian, akan terbuka kemungkinan untuk membentuk usaha yang melibatkan
komponen-komponen dan potensi-potensi masyarakat di bidang perekonomian. Ini sesuai
dengan kepribadian masyarakat kita yang tercermin dalam semangat kegotongroyongan.
70 …Kesebelas, Perekonomian Nasional.
Masalah sistem ekonomi nasional yang di dalamnya masih terdapat perbedaan pendapat terutama
yang berkaitan dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi pasar, merupakan masukan
yang sangat berharga bagi pendalaman materi tersebut dalam Badan Pekerja Majelis.
Perbedaan tersebut memperjelas makna strategis dari prinsip-prinsip perekonomian nasional
yang akan kita rumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945.
Walau ada perbedaan pendapat yang mengemuka, Fraksi kami berpandangan secara prinsip
terdapat kesamaan pemikiran dalam hal memajukan kesejahteraan umum secara lebih
progresif melalui sistem ekonomi yang lebih terbuka, dengan prinsip melindungi kaum lemah
di kalangan rakyat. Karena, prinsip memajukan kesejahteraan umum mengandung makna
bahwa kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan sekedar kelompok-kelompok atau individu-
individu tertentu belaka.
71 …Mengenai Pasal 33 hasil daripada Badan Pekerja, dengan hasil dari pada Tim Ahli yang lebih
terurai, kami dapat setujui, dan untuk itu hal-hal yang belum termasuk di dalam susunan Pasal
33 hasil Tim Ahli yang tidak mengulangi lagi, Pasal 33 dapat dimasukan pula hal-hal yang
belum tercantum di dalamnya, tetapi terdapat di dalam hasil Badan Pekerja ini.
72 …Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Judul ini tetap
dipertahankan, sedangkan rumusan Pasal-Pasalnya diperlukan diskusi dan perumusan ulang
dengan catatan tetap mempertahankan azas kekeluargaan.
73 …Tentang perekonomian nasional. Salah satu tujuan kita adalah memajukan kesejahteraan
umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diutamakan adalah
kepentingan rakyat, karena itu F-UG dapat menyetujui usulan Tim Ahli untuk menyempurnakan
Pasal-Pasal 33, tapi dengan semangat kekeluargaan, seperti yang dikehendaki oleh
Pembukaan UUD 1945. Di sini kami sampaikan Pasal-Pasal dari Tim Ahli yang kami dukung.
74 …Hasil kajian Tim Ahli Bidang ekonomi memuat catatan penting tentang adanya dua pendapat
yang berbeda dari Tim Ahli Pendapat
Pertama, menginginkan Pasal 33 diubah tanpa mengubah semangatnya. Pendapat lain
menginginkan agar Pasal tersebut tidak diubah, melainkan dilengkapi dengan Pasal atau ayat
tambahan. Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa, perubahan atau penambahan terhadap Pasal 33
Undang Undang Dasar 1945, diperlukan untuk penciptaan jaminan bahwa arah perekonomian
nasional adalah kemandirian dan pemihakan pada ekonomi kerakyatan. Dari sebab itu,
198
