Page 260 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

Affandi (F-TNI/Polri). 75
Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya, Ketua
Rapat, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan catatan sebagai
berikut:

Kemudian yang lain adalah yang berkaitan
dengan sistem perekonomian. Saya kira ini tadi
sebagian besar menganggap bahwa sangat penting
bahwa rumusan yang ada itu sangat diaspresiasi
walaupun ada yang berkaitan dengan heading bab.
Apakah sistem ekonomi pasar sosial itu perlu menjadi
heading bab atau di situ tetap saja perekonomian
nasional atau apa tetapi isinya seperti itu. Dan yang
terpenting adalah mengenai asas kekeluargaan itu,
apakah memang betul-betul akan dilenyapkan dari
makna fundamental ekonomi perlu disandarkan sektor agraris, dengan kesepadanan dengan
sektor industri yang pertumbuhannya segera diikuti dengan pemerataan dan keadilan. Peran
negara yang antara lain tercermin dari keberadaan BUMN memerlukan pisahan antara BUMN
yang erontasi sosial, dan BUMN erontasi profit. Sehingga kebijakan subsidi diterapkan secara
transaparan dapat dilihat profesinya. Selain itu, sektor usaha swasta memerlukan pengaturan
yang menutup peluang untuk mencampuri, dan dicampuri politik, agar mampu memberikan
kontribusi bagi devisa negara, dan bukan sebaliknya.
Koperasi sebagai usaha bersama di sektor yang dikuasai rakyat memerlukan pengaturan yang
memastikan adanya batas batas campur tangan pemerintah, yakni sebatas penetapan
kebijakan makro ekonomi dengan tolerasi yang jelas dan penyesuaiannya dengan kebijakan
daerah.
75 …Selanjutnya, kami sampaikan pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap usulan Tim Ahli bidang
ekonomi:
…Pada Bab XIV Tim Ahli mengusulkan Perubahan judul Bab menjadi sistem ekonomi pasar sosial
terhadap usulan perubahan judul tersebut kami berpendapat bahwa nama sistem secara
definitif tidak perlu dikedepankan, hal yang menjadi pertimbangan pendapat tersebut adalah:
a. Nama sistem yang diusulkan tersebut belum lazim digunakan secara luas dan dapat menimbulkan
multiinterpretasi.
b. Penentuan nama sistem secara definitif dikuatirkan dapat mengurangi keluesan pembangunan
ekonomi untuk menyesuaikan dengan perkembangan regional maupun global. Yang penting
dalan ayat-ayat Bab tersebut memberikan landasan atau asas serta arah sebagai pedoman
pokok dalam pengaturan ekonomi lebih lanjut.
Sedangkan terhadap usulan bunyi ayat-ayat dari Pasal–Pasal pada Bab XIV tersebut kami
berpendapat bahwa substansinya tidak jauh berbeda dengan Rancangan Perubahan dan
perlu dibahas dalam persandingan.

199